Baghdad, Purna Warta – Seorang analis Irak mengatakan tujuan utama Washington dalam putaran baru pembicaraan strategis dengan Baghdad, yang dimulai hari ini (7/4), hanyalah untuk melegitimasi keberadaan militernya di Irak dan menghindari resolusi parlemen.
Mohammad Al-Hashimi, seorang analis politik Irak, menjelang dimulainya babak baru dialog strategis antara Baghdad dan Washington, yang dijadwalkan akan diadakan hari ini melalui konferensi video, mengatakan bahwa AS bermaksud untuk memanfaatkan dialog ini dengan berusaha mengambil legitimasi keberadaan militernya di Irak dari Undang-undang pemerintahan dengan dalih perang melawan terorisme dan dukungan untuk pasukan keamanan Irak.
Dalam wawancara dengan situs berita Al-Ma’lumah, ia menyatakan: “Semua pergerakan Amerika Serikat, mulai dari pembangunan pangkalan dan markas militer hingga campur tangan dan agresi terhadap pemerintah Irak, menunjukkan bahwa negara ini tidak serius untuk meninggalkan Irak. ”
Analis Irak itu menjelaskan: “Setelah parlemen mengeluarkan resolusi tentang penarikan pasukan Amerika dari Irak, Washington mencoba untuk membuat perlindungan hukum dan izin bagi pasukannya untuk tetap berada di Irak.”
Dia menekankan bahwa tujuan pembicaraan dengan pemerintah Al-Kazimi hanya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan izin tinggal di Irak dan hanya untuk mengurangi jumlah pasukan Amerika saja bukan meninggalkan secara total pasukannya. Alasannya adalah untuk mendukung dan melatih pasukan Irak, dan kami melihat tanda-tandanya kemarin ketika Amerika Serikat membagikan sebagian senjatanya di antara pasukan keamanan Irak.
Menurut ahli analis Irak, perjanjian strategis sebelumnya antara Baghdad dan Washington tidak memiliki validitas hukum setelah jet tempur AS menyerang markas militer dan al-Hashd al-Shaabi, serta menargetkan komandan kemenangan atas ISIS.
Putaran baru Dialog Strategis Baghdad-Washington dijadwalkan akan dilanjutkan hari ini, 7 April. Sementara beberapa kelompok politik Irak telah menekankan pentingnya memasukkan agenda penarikan pasukan AS dari Irak dalam putaran pembicaraan ini.
Fawzi Hariri, kepala delegasi Irak Pemerintah Daerah Kurdistan untuk pembicaraan tersebut, mengatakan dalam dialog strategis dengan Amerika Serikat bahwa Baghdad sebelumnya pernah mengadakan pembicaraan strategis. Selama masa kepresidenan Donald Trump, akan tetapi pemerintahan Irak tidak mengambil tema pembicaraan mengenai penarikan pasukan AS dari Irak, akan tetapi Baghdad masih menilai masalah keberadaan militer AS dan dukungan mereka berdasarkan data ilmiah, militer dan keamanan.
Hariri menambahkan, data saat ini juga menunjukkan bahwa Irak masih membutuhkan dukungan intelijen dan logistik selain persenjataan dan perlindungan udara dari pasukan AS. Dalam keadaan seperti itu, dialog strategis antara Baghdad dan Washington diharapkan dapat dilanjutkan dari awal sejak pelantikan Presiden Demokrat Joe Biden.
Mengenai tingkat koordinasi dan keselarasan tuntutan perwakilan Erbil dan Baghdad dalam pembicaraan ini, terutama mengenai tetap tinggalnya pasukan Amerika di Irak, pejabat Kurdi tersebut mengatakan bahwa tema penarikan pasukan Amerika dari Irak telah dimunculkan oleh beberapa partai politik akan tetapi beberapa partai politik lain ingin mempertahankan pasukan AS. Di sisi laib tim perunding Irak, dengan semua anggotanya, tidak ingin menarik pasukan Amerika dari Irak.
Dialog Strategis Baghdad-Washington dilaksanakan pada bulan Juni 2020 dalam bentuk konferensi video, dan kedua belah pihak menekankan pentingnya hubungan strategis dan upaya pengambilan keputusan yang tepat untuk kepentingan kedua negara serta keamanan dan stabilitas kawasan.
Pada Januari tahun lalu, Amerika Serikat menargetkan dan membunuh Jenderal Haj Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC, dan Abu Mahdi al-Mohandes, wakil kepala al-Hashd al-Shaabi, bersama dengan pasukan mereka di dekat bandara Baghdad. Sebagai tanggapan, parlemen Irak menyetujui rencana untuk mengusir pasukan AS dari negara itu.
Baca juga: Asaib Ahl al-Haq Irak: Penarikan Pasukan AS Dari Irak Harus Menjadi Fokus Dialog S