London, Purna Warta – Menurut laporan Kantor Berita Sky News, media-media rezim Zionis menyatakan bahwa pihak berwenang di Damaskus tidak menyampaikan keberatan terhadap rencana pembukaan kantor penghubung Israel di Damaskus.
Jaringan i24 News milik rezim Zionis, mengutip sumber Suriah yang dekat dengan Jolani, melaporkan bahwa Damaskus menyetujui proposal Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan Suriah–AS, termasuk pembentukan ruang operasi keamanan-militer bersama guna mewujudkan stabilitas dan keamanan di Suriah selatan serta melucuti kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap melanggar hukum.
Sumber tersebut menyebutkan bahwa Suriah tidak menentang pembukaan kantor penghubung Israel di Damaskus, dengan syarat kantor tersebut tidak diakui sebagai kantor diplomatik resmi.
Sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa Israel secara mendesak meminta Amerika Serikat agar menunda pembahasan kesepakatan keamanan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF/Qسد) hingga tercapainya kesepakatan keamanan antara Tel Aviv dan Damaskus.
Menurut sumber Suriah tersebut, Tel Aviv berpotensi memanfaatkan ketegangan yang sedang berlangsung antara Damaskus dengan Pasukan Demokratik Suriah serta komunitas Druze di Provinsi Suwaida (al-Suwayda) sebagai alat tawar dalam negosiasinya dengan pemerintah Suriah.
Langkah ini muncul di tengah laporan intensif mengenai perundingan keamanan yang dimediasi Amerika Serikat antara delegasi Suriah dan Israel, yang berlangsung di Paris dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pembicaraan tersebut berfokus pada pengaturan keamanan di wilayah selatan Suriah, penataan ulang zona militer, serta kemungkinan penarikan bertahap pasukan Israel dari beberapa wilayah yang diduduki.
Dalam waktu yang sama, Israel terus melancarkan serangan udara dan operasi darat terbatas di wilayah Suriah, termasuk di Quneitra dan pedesaan Daraa, dengan dalih mencegah ancaman keamanan. Serangan-serangan tersebut memicu kritik luas dari berbagai pihak internasional yang menilai tindakan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah dan hukum internasional.
Sementara itu, pemerintahan Suriah yang kini dipimpin oleh Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) berulang kali menyatakan tidak memiliki niat untuk berkonfrontasi dengan Israel dan menegaskan komitmennya terhadap stabilitas regional. Sikap ini dinilai oleh para pengamat sebagai perubahan signifikan dalam pendekatan Damaskus terhadap Tel Aviv, dibandingkan dengan kebijakan konfrontatif pemerintahan sebelumnya.
Para analis menilai bahwa rencana pembukaan kantor penghubung Israel di Damaskus—meski tidak berstatus diplomatik—dapat menjadi langkah awal menuju normalisasi bertahap, sekaligus mencerminkan peran sentral Amerika Serikat dalam membentuk ulang lanskap politik dan keamanan Suriah pasca-perubahan kekuasaan.