Damaskus, Purna Warta – Geir Pedersen, utusan PBB untuk urusan Suriah, pada Senin malam memperingatkan bahwa konflik di timur laut negara itu dapat membawa konsekuensi yang serius.
Geir Pedersen mengatakan kepada Reuters bahwa perselisihan antara Kurdi Suriah dan kelompok-kelompok yang didukung oleh Turki harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi.
Pejabat PBB tersebut menekankan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, semua pihak harus bersedia mengurangi beberapa tuntutan mereka.
Pedersen menambahkan bahwa penyelesaian konflik ini harus dilakukan selama masa transisi Suriah menuju pemerintahan baru.
Utusan khusus PBB itu juga mengklaim bahwa Ahmad Al-shar’a, yang dikenal sebagai Abu Muhammad Al-Julani, pemimpin kelompok oposisi bersenjata, mengatakan kepadanya bahwa ia sedang mencari solusi yang mencakup semua kelompok Suriah.
Kelompok oposisi bersenjata di Suriah pada dini hari 27 November 2024, meluncurkan operasi di wilayah barat laut, barat, dan barat daya Aleppo dengan tujuan menggulingkan Bashar Assad dari kekuasaan. Akhirnya, setelah 11 hari, pada Minggu 8 Desember, mereka mengumumkan penguasaan atas kota Damaskus dan pengusiran Assad dari negara tersebut.
Sejalan dengan itu, Muhammad al-Bashir, yang pada Senin 9 Desember ditetapkan sebagai presiden masa transisi Suriah, secara resmi memimpin pemerintahan transisi negara itu hingga Maret mendatang.