Tehran, Purna Warta – Menanggapi sikap intervensi Inggris pada kemampuan pertahanan negara Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan, “Kami tidak meminta izin dari siapa pun untuk program pertahanan kami, kami juga tidak bernegosiasi tentang hal itu kepada negara manapun.”
Said Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Jumat Malam (24/12) ketika menanggapi pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris yang ikut campur dalam kemampuan pertahanan negara Iran, mengatakan: “Republik Islam Iran bertindak dalam kerangka hukum dan peraturan internasional. Oleh karena itu, sikap dan pernyataan tersebut tidak hanya dianggap sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negeri Iran, tetapi juga menunjukkan kelanjutan dari kebijakan ganda London.”
Baca Juga : Pertahanan Udara Yaman Tembak Jatuh Pesawat Mata-Mata Scan Eagle
Dia menambahkan bahwa mereka sangat mengkhawatirkan latihan militer biasa Iran, sementara mereka sendiri melakukan penjualan senjata paling merusak ke kawasan Asia Barat dan wilayah lain yang dilanda krisis di dunia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri menekankan: “Program pertahanan nuklir Republik Islam Iran, sebagaimana dibuktikan oleh ribuan jam inspeksi dan berbagai laporan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), benar-benar untuk tujuan damai dan Iran tidak memiliki rencana sedikit pun untuk nuklir militer dan program misilnya.”
Diplomat senior negara Iran menambahkan: “Inggris mengetahui lebih baik daripada pihak mana pun bahwa program rudal Iran tidak ada hubungannya dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan ketentuannya.”
Dia menambahkan: “Justru Inggrislah yang secara praktis telah melanggar ketentuan Resolusi 2231 dengan menafsirkannya secara sembarang.”
Baca Juga : Iran Menutup Penerbangan Dari dan Ke 12 Negara
Khatibzadeh mengutuk upaya pejabat Inggris untuk menanamkan pernyataan ancaman Iran di kawasan itu dan mengatakan bahwa “apa yang telah memicu ketidakstabilan dan ketidakamanan di kawasan itu, termasuk bencana kemanusiaan di Yaman, adalah suatu keinginan tak terpuaskan dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya untuk melakukan penjualan senjata besar-besaran. Kesadaran penuh terhadap adanya pelanggaran hukum internasional, khususnya hukum humaniter, dalam penggunaan senjata, maka merekalah yang harus bertanggung jawab di mata rakyat tertindas di kawasan dan masyarakat internasional atas meningkatnya instabilitas dan ketidakamanan di kawasan.”
Pada akhirnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri menekankan: “Republik Islam Iran tidak memerlukan izin dari siapa pun untuk program pertahanannya dan tidak merundingkan dengan negara apapun.”
Kantor Luar Negeri Inggris pada hari Jumat (24/12) menyatakan kemarahannya atas penembakan 16 rudal balistik pada latihan “Nabi Besar 17” di Iran.
“Kami mengutuk penggunaan rudal balistik Iran dalam uji peluncuran, yang dikonfirmasi hari ini,” kata pernyataan itu, menurut situs web kementerian Inggris.
Baca Juga : Penyelidikan Terbuka UNHRC Terhadap Kejahatan Perang Israel Didukung oleh 125 Negara
Kantor Luar Negeri Inggris mengklaim: “Peluncuran ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang menyerukan Iran untuk menahan diri dari segala kegiatan yang berkaitan dengan rudal balistik yang mampu membawa senjata nuklir, termasuk meluncurkan rudal menggunakan teknologi rudal balistik.”