Damaskus, Purna Warta – Kesepakatan terbaru antara pemerintah transisi Damaskus dan kelompok yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah memicu kontroversi luas. Beberapa pihak melihat perjanjian ini sebagai langkah mendasar dalam mengubah keseimbangan politik dan militer di timur laut Suriah. Namun, meskipun perjanjian ini menjanjikan integrasi institusi dan konsolidasi kekuasaan, masih ada keraguan besar mengenai kemampuannya untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di Suriah.
Baca juga: Kekejaman Kelompok Takfiri Sebabkan Gelombang Pengungsian ke Lebanon
Kesepakatan terbaru antara ketua pemerintahan transisi Suriah dan kelompok yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah mempengaruhi dinamika politik di Suriah. Perjanjian ini, yang oleh banyak analis digambarkan sebagai ambigu, ditandatangani dalam situasi di mana pemerintah baru Suriah sebelumnya telah beberapa kali menolak persyaratan yang diajukan oleh SDF.
Selain itu, kesepakatan ini terjadi di tengah laporan tentang pembantaian besar-besaran terhadap warga Alawi di wilayah pesisir Suriah, yang dilakukan dengan dalih mengejar elemen-elemen rezim sebelumnya.
Isi Kesepakatan
Kesepakatan ini mencakup integrasi institusi militer dan sipil di timur laut Suriah, termasuk perbatasan, bandara, serta ladang minyak dan gas, ke dalam lembaga-lembaga yang berada di bawah kendali pemerintah baru Suriah. Wilayah yang dikontrol oleh SDF, yang mencakup sepertiga dari luas Suriah, memiliki sumber daya alam dan minyak yang sangat penting. Sebagai gantinya, perjanjian ini mengakui komunitas Kurdi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara Suriah serta menjamin hak-hak kewarganegaraan penuh dan partisipasi politik mereka.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun demikian, masih ada satu isu mendasar yang belum terselesaikan: penjara-penjara yang berada di bawah kendali SDF dan menampung anggota kelompok ISIS. SDF menolak untuk sepenuhnya menyerahkan kendali penjara-penjara ini kepada pemerintah Suriah, yang dapat menjadi tantangan serius dalam implementasi kesepakatan ini.
Reaksi Turki dan Amerika Serikat
Reaksi Turki dan Amerika Serikat
Turki, yang menganggap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris, kemungkinan besar akan merasa khawatir dengan kesepakatan ini. Integrasi pasukan SDF ke dalam tentara Suriah dapat mengurangi alasan bagi operasi militer Turki di utara Suriah. Namun, di sisi lain, kesepakatan ini juga dapat mendorong Ankara untuk memperkuat kehadiran militernya di daerah perbatasan guna menjamin keamanan nasionalnya.
Di sisi lain, Amerika Serikat, yang dalam beberapa tahun terakhir telah mendukung SDF, mungkin menyambut baik kesepakatan ini, terutama mengingat rekomendasi Donald Trump untuk mengurangi kehadiran militer AS di Suriah. Perjanjian ini juga memberikan Washington kesempatan untuk menetapkan syarat-syarat baru bagi pemerintahan transisi Suriah dan mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut.
Baca juga: Israel Kembali Lancarkan Serangan Ke Bandara Militer di Suriah
Waktu Pengumuman Kesepakatan
Tampaknya, waktu pengumuman kesepakatan ini bukanlah kebetulan. Kesepakatan ini diumumkan tepat sebelum pertemuan Dewan Keamanan PBB yang bertujuan membahas pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pemerintah baru Suriah di wilayah pesisir negara tersebut. Langkah ini bisa jadi merupakan upaya pemerintah transisi untuk meredam kemarahan internasional serta menunjukkan komitmennya terhadap persatuan nasional dan keterlibatan semua kelompok dalam pemerintahan.
Pertanyaan Kunci
Dalam kondisi saat ini, pertanyaan utama adalah apakah kesepakatan ini akan dilaksanakan? Jika dilaksanakan, apakah kesepakatan ini akan menjadi langkah menuju stabilitas di Suriah, ataukah hanya dianggap sebagai gencatan senjata sementara dalam pandangan politik negara yang penuh kekacauan ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan tergantung pada perkembangan di bulan-bulan mendatang, dengan mempertimbangkan perubahan situasi regional dan internasional.