Tehran, Purna Warta – Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh mendesak pemerintah negara-negara Muslim untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel, mengusir duta besarnya, dan menjatuhkan sanksi kepada rezim tersebut.
“Negara-negara Muslim tidak cukup hanya mengecam kejahatan Israel. Mereka justru dituntut untuk menekan rezim tersebut agar menghentikan genosida dan mempersiapkan jalan bagi keruntuhannya dengan memutus hubungan politik dengan rezim tersebut, mengusir duta besarnya, dan mengakhiri hubungan ekonomi bersama,” katanya.
Nasirzadeh juga menggarisbawahi perlunya negara-negara Muslim dan negara-negara pencinta kebebasan di dunia untuk menerapkan tindakan pencegahan terhadap kebrutalan memutus hubungan diplomatik .
“Para perampas kekuasaan Zionis sangat keliru jika berpikir bahwa aksi teror dapat menghancurkan front perlawanan, karena semangat perlawanan telah mengalahkan rezim Zionis. Gagasan jihad dan perlawanan tidak akan pernah bisa dilenyapkan melalui bom dan pembunuhan massal,” katanya.
Nasirzadeh menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Kamis (26/9) saat ia mengunjungi banyak korban luka akibat serangan teroris Israel baru-baru ini di Lebanon, yang telah dipindahkan ke rumah sakit Iran untuk perawatan medis.
Nasirzadeh mengatakan gagasan perlawanan dan keteguhan hati terhadap para penindas berasal dari ajaran Islam dan berakar pada Al-Qur’an.
“Menurut janji ilahi dalam Al-Qur’an, kita harus melawan penindasan dan para penindas, termasuk Zionis. Gerakan ini akan terus berlanjut hingga rezim tersebut hancur total,” katanya.
Menteri pertahanan Iran mengatakan tindakan anti-manusia diperkirakan hanya akan dilakukan oleh rezim Zionis dengan dukungan Amerika Serikat dan Eropa.
“Orang bingung bagaimana tatanan dunia yang disebarkan Barat telah mengakibatkan genosida dan kerusakan pada warga sipil,” katanya.
Nasirzadeh menyinggung penggunaan perangkat komunikasi oleh Israel untuk serangan teroris.
“Perilaku seperti itu mengganggu hubungan komersial antarnegara; karena perusahaan komersial dan produsen perangkat komunikasi pada dasarnya diharuskan untuk memproduksi perangkat tersebut sedemikian rupa sehingga penggunaannya tidak menimbulkan risiko bagi konsumen, dan tidak mengubah perangkat tersebut menjadi bom dan alat teror.”