Tehran, Purna Warta – Kementerian Luar Negeri Iran telah mengeluarkan pernyataan tentang pemulihan hubungan dengan Arab Saudi, mengatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan tekad Republik Islam dalam melindungi kepentingan bangsa Iran, serta negara-negara sahabat di kawasan.
Baca Juga : Hubungan Iran dan Saudi Pulih, Bagaimana Nasib Rezim Zionis?
Kementerian luar negeri Iran mengeluarkan pernyataannya pada hari Sabtu (11/3), sehari setelah Iran dan Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka akan memulihkan hubungan diplomatik mereka di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh China, tujuh tahun setelah mereka memutuskan hubungan diplomatik yang dipicu oleh eksekusi mati Syaikh Nimr seorang ulama Syiah di Kerajaan Arab Saudi.
“Dengan langkah ini, pemerintah Iran menunjukkan tekad dan telah merancang langkah-langkah maju untuk melindungi kepentingan bangsa Iran serta negara-negara Muslim dan menggunakan kapasitas regional untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas inklusif, dan untuk melindungi kepentingan bersama pemerintah dan bangsa.” Tulis Kemenlu Iran.
Kesepakatan itu juga menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi untuk mengejar doktrin kebijakan luar negeri yang seimbang, diplomasi aktif, dan kebijakan bertetangga, kata pernyataan itu lebih lanjut.
Ini menyatakan jaminan atas konsekuensi positif dari kesepakatan dalam menjaga kepentingan bersama Iran dan Arab Saudi, serta negara-negara lain di Asia Barat.
Pernyataan itu juga menyatakan terima kasih kepada China, Irak dan Oman atas peran mereka yang membantu Republik Islam dan kerajaan mencapai kesepakatan. Perjanjian tersebut ditandatangani di ibu kota China, Beijing pada hari Jumat, 10 Maret, oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani dan timpalannya dari Saudi Musaad bin Mohammed Al Aiban.
Baca Juga : Tehran-Riyadh Berdamai; Sinyal pengaruh AS yang Memudar
Berdasarkan perjanjian tersebut, yang mengikuti pembicaraan intensif selama beberapa hari di Beijing, Riyadh dan Teheran akan membuka kembali kedutaan dan misi dalam waktu dua bulan dan menerapkan perjanjian kerja sama keamanan dan ekonomi yang ditandatangani lebih dari 20 tahun lalu.