Tel Aviv, Purna Warta – Serangan yang dilancarkan oleh cabang Hamas 7 Oktober kemarin ditambah dengan Kemelut politik yang sudah dan sedang terjadi di pemerintahan internal Israel telah memperparah situasi di Wilayah Pendudukan.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid pada Sabtu (7/10) menyerukan pembentukan pemerintahan darurat untuk menghadapi perang dengan Jalur Gaza. Menurutnya, pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan mampu menghadapi gempuran dari pasukan Hamas yang sudah menduduki wilayah perbatasan selatan. Ia mengatakan bersediamengesampingkan perbedaan pendapat dan pendekatan politik mereka untuk membentuk koalisi darurat.
Baca Juga : Tempur Habis-Habisan, Hamas: Kami Siap dengan Konsekuensi Terburuk
“Saya baru saja bertemu dengan PM Netanyahu. Saya bilang bahwa dalam situasi darurat seperti ini, saya bersedia mengesampingkan perbedaan-perbedaan kami dan membentuk pemerintahan darurat yang profesional dan ramping dengannya (Netanyahu) untuk menangani operasi yang kompleks dan sulit ini” ujarnya.
“Israel saat ini sedang berperang. Situasi ini tidak akan mudah dan tidak akan berlangsung singkat. Situasi ini akan memiliki dampak strategis yang tidak pernah kita alami dalam beberapa tahun terakhir. ada resiko serius bahwa perang ini akan berkembang di beberapa medan sekaligus” tambahnya.
Meski begitu, Lapid secara tersirat menuntut Netanyahu untuk mendepak sekutu sayap kanannya jika ingin menjalin koalisi dengannya. Lapid enggan mempercayai Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang notabene adalah politisi sayap kanan untuk mengambil keputusan di bidang keamanan. Terutama karena keduanya seakan memiliki otoritas yang setara dengan Menteri Pertahanan. Lapid bahkan meremehkan kemampuan mereka dalam mengelola perang.
Baca Juga : Jejak Amerika dan Israel dalam Serangan Teroris di Homs
Sementara itu, Netanyahu masih belum merespon tawaran Lapid. Lapid partai kirinya, Yesh Atid, selama ini menjadi sasaran kritik Netanyahu dan koalisi sayap kanannya. Lapid juga berulangkali menuntut Netanyahu untuk turun jabatan dan membubarkan koalisinya akibat peletakan politisi berideologi ekstrimis Yahudi di posisi-poisis strategis serta upaya perombakan yudisial yang dinilai memperlemah sistem peradilan Israel, terutama terhadap elit politiknya.