Tel Aviv, Purna Warta – Rezim “Israel” dilaporkan meningkatkan status kesiagaan aparat keamanannya di tengah spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Laporan tersebut disampaikan oleh Reuters dengan mengutip sejumlah sumber Israel.
Menurut laporan itu, peningkatan kesiagaan dilakukan menyusul serangkaian ancaman terbuka dari Presiden AS Donald Trump, yang berulang kali memperingatkan otoritas Iran agar tidak menghadapi para perusuh serta menyatakan bahwa Washington siap “memberikan bantuan.” Tiga sumber Israel yang mengetahui pembahasan keamanan terbaru mengatakan kepada Reuters bahwa persiapan sedang dilakukan untuk mengantisipasi dampak regional, meskipun mereka tidak merinci bentuk konkret dari status siaga tersebut.
Reuters juga melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas situasi di Iran dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada akhir pekan lalu. Seorang pejabat AS mengonfirmasi adanya pembicaraan tersebut, namun menolak memberikan rincian. Netanyahu kemudian menyatakan bahwa perkembangan internal di Iran perlu “diawasi secara ketat,” sembari mengancam akan ada “konsekuensi mengerikan” jika Iran menargetkan “Israel.”
Meski Reuters mencatat bahwa “Israel” belum secara terbuka menyatakan niat untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam kemungkinan serangan terhadap Iran, peningkatan status siaga ini mencerminkan eratnya keterkaitan kalkulasi strategis Tel Aviv dan Washington, seiring AS meningkatkan tekanan terhadap Teheran dengan dalih “mendukung para demonstran.”
Trump Pertimbangkan Opsi Agresi
Laporan media AS mengungkap bahwa Presiden Trump telah menerima paparan mengenai berbagai opsi militer yang menyasar Iran. Menurut The New York Times, Trump telah diberi penjelasan rinci terkait kemungkinan serangan, termasuk serangan ke target di Teheran serta operasi yang menargetkan unsur-unsur aparat keamanan Iran.
Pejabat AS yang dikutip surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Trump belum mengambil keputusan final, namun “secara serius mempertimbangkan” untuk memberi otorisasi tindakan, kurang dari tujuh bulan setelah memerintahkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Trump juga secara terbuka mengancam penggunaan kekuatan, dengan mengatakan bahwa Washington akan “memukul mereka sangat keras di titik yang paling menyakitkan” jika otoritas Iran menghadapi gelombang kerusuhan.
Laporan NYT menyoroti kekhawatiran di kalangan militer AS bahwa serangan semacam itu justru dapat berbalik arah, baik dengan menguatkan dukungan publik terhadap negara Iran maupun memicu pembalasan terhadap pasukan dan fasilitas diplomatik AS di kawasan. Para komandan senior disebut lebih memilih tambahan waktu untuk memperkuat pertahanan dan memindahkan aset militer.
Sementara itu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump dijadwalkan menerima pengarahan mengenai spektrum alat eskalasi yang luas, mulai dari operasi siber, perang ekonomi, hingga serangan militer langsung. Diskusi tersebut mencakup peningkatan kampanye pesan anti-pemerintah di ruang daring, penggunaan senjata siber terhadap infrastruktur Iran, pengetatan sanksi, serta opsi aksi militer kinetik.
Tehran: Kerusuhan Dieksploitasi AS dan “Israel”
Pejabat Iran secara tegas menolak narasi AS dan Israel yang menggambarkan kerusuhan sebagai pemberontakan spontan yang memerlukan “bantuan” asing. Teheran menuduh Washington dan “Israel” secara aktif menghasut kekerasan dan menjalankan agenda destabilisasi.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa pihak-pihak yang menyalakan kekerasan dengan ilusi impunitas pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi. Dalam pernyataan publiknya, ia merujuk pada pernyataan terbuka mantan pejabat AS yang mendorong kerusuhan sebagai bukti keterlibatan asing, serta memperingatkan bahwa protes ekonomi telah dibajak oleh kelompok terorganisir dan bersenjata.
Iran juga telah secara resmi mengangkat isu ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam surat yang disampaikan ke PBB, Teheran menuduh Amerika Serikat dan “Israel” melakukan “tindakan berkelanjutan, melanggar hukum, dan tidak bertanggung jawab,” termasuk penghasutan, perang psikologis, dan koordinasi dengan kelompok-kelompok yang berupaya mengubah protes menjadi kerusuhan bersenjata. Surat tersebut memperingatkan bahwa tindakan semacam itu melanggar Piagam PBB dan mengancam stabilitas kawasan.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggemakan tudingan tersebut dalam pidato kenegaraan yang disiarkan televisi, dengan menyatakan bahwa kerusuhan sedang “diarahkan oleh Amerika Serikat dan ‘Israel’” untuk melemahkan keamanan Iran. Ia menegaskan bahwa meskipun rakyat Iran memiliki hak untuk memprotes kesulitan ekonomi, mereka tidak membakar pasar, menyerang warga sipil, atau menodai tempat-tempat ibadah—tindakan yang menurutnya dilakukan oleh elemen yang didukung asing.
Pejabat keamanan senior, termasuk Ali Larijani selaku Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, juga menyatakan bahwa keterlibatan AS dan entitas Israel “sudah jelas,” seraya memperingatkan bahwa kelompok bersenjata berupaya mendorong negara tersebut ke jurang kekacauan sebagai dalih intervensi asing.
Protes, Kekerasan, dan Kampanye Tekanan
Otoritas Iran menyatakan bahwa gejolak awalnya dipicu oleh keluhan ekonomi yang nyata, terutama inflasi yang diperparah oleh sanksi berat AS selama bertahun-tahun. Namun, situasi tersebut dengan cepat dieksploitasi oleh jaringan bersenjata yang terlibat dalam pembakaran, pembunuhan, serta serangan terhadap warga sipil dan pasukan keamanan.
Para pejabat menggambarkan kondisi ini sebagai bagian dari perang hibrida yang lebih luas terhadap Iran, yang menggabungkan tekanan ekonomi, perang media, operasi siber, dan ancaman kekuatan militer.
Menurut Teheran, diskusi terbuka Washington mengenai kemungkinan serangan, disertai sikap waspada dan koordinasi Israel, semakin memperkuat penilaian Republik Islam bahwa kerusuhan tersebut sedang dijadikan alat tekanan politik, bukan ditangani sebagai persoalan sosial semata.