Tehran, Purna Warta – Misi permanen Iran untuk PBB dengan tegas menolak klaim “tidak masuk akal” dan “tidak berdasar” yang diajukan Amerika bahwa Tehran telah menjual pasokan senjata dan drone ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina.
Misi Iran di PBB, dalam dua surat serupa yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Presiden Dewan Keamanan Ferit Hoxha, mengatakan upaya sinis Washington untuk membangun hubungan ilusi antara dugaan penggunaan drone dalam konflik Ukraina dan Keamanan PBB Resolusi Dewan 2231 (2015) yang menuduh Tehran melanggar resolusi tersebut “menyesatkan dan sama sekali tidak berdasar.”
Baca Juga : Menteri Pertahanan: Iran Dapat Balas Pencurian Minyak AS Dalam Skala Yang Lebih Besar
Resolusi tersebut melarang negara-negara menerima rudal balistik dan drone dari Iran yang memiliki jangkauan lebih dari 300 kilometer dan muatan lebih dari 500 kilogram hingga Oktober 2023.
Klaim anti-Iran pertama kali muncul pada Juli 2022, ketika penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan menuduh Washington telah menerima “informasi” yang menunjukkan bahwa Republik Islam sedang bersiap untuk memberi Rusia hingga beberapa ratus drone, termasuk UAV berkemampuan senjata dalam garis waktu yang dipercepat untuk digunakan dalam perang.
“Republik Islam Iran telah beberapa kali menolak tuduhan tidak berdasar dan tidak masuk akal tersebut dan melalui berbagai komunikasi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB, termasuk surat tertanggal 17 Agustus 2023 (S/2023/610). Semua tuduhan palsu ini sekali lagi ditolak,” tambah misi diplomatik Iran.
Dikatakan bahwa AS tidak hanya berupaya dengan sengaja menyesatkan komunitas internasional, namun juga memanipulasi mandat Sekretariat PBB demi kepentingan politiknya sendiri, terlepas dari pelanggaran yang terus-menerus dan mencolok terhadap Resolusi 2231.
Baca Juga : Aljazair Membuka Wilayah Udara untuk Membantu Maroko
“Kami menggarisbawahi sekali lagi bahwa permintaan Amerika Serikat yang berulang-ulang dan tidak dapat dibenarkan kepada Sekretariat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Resolusi 2231 tidak memiliki dasar hukum. Baik Resolusi 2231 maupun catatan Presiden Dewan Keamanan (S/2016/44) yang relevan tidak mengizinkan mandat yang melanggar hukum tersebut,” jelas misi tersebut.
Mereka menyerukan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk secara tekun memenuhi mandatnya, sebagaimana dituangkan dalam catatan Presiden Dewan Keamanan (S/2016/44), untuk tidak menyerah pada pengaruh Amerika Serikat dan negara-negara anggota tertentu dengan memperhatikan Pasal 100 Piagam PBB dan menahan diri untuk tidak melegitimasi klaim-klaim yang tidak berdasar dan bermotif politik yang tidak memiliki bukti yang tepat.
Misi tersebut dengan tegas menolak tuduhan tak berdasar yang sama yang dibuat terhadap Tehran oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan tertentu selama pengarahan Dewan Keamanan PBB berdasarkan agenda yang disebut “Pemeliharaan perdamaian dan keamanan Ukraina” dan “Ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional”, yang diadakan pada tanggal 21 dan 26 Juli, 17 Agustus dan 12 September, serta referensi tidak beralasan yang dibuat ke Iran dalam pernyataan bersama AS dan negara-negara tertentu pada tanggal 30 Agustus mengenai Korea Utara.
Baca Juga : Demensia Yang Diderita Biden Timbulkan Risiko Keamanan Nasional
Republik Islam Iran menegaskan kembali bahwa mereka secara konsisten menjunjung tinggi komitmennya berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB, serta mempertahankan posisi yang jelas dan konsisten mengenai konflik yang sedang berlangsung di Ukraina,” kata misi diplomatik tersebut.