Jenewa, Purna Warta – Perwakilan tetap Iran untuk kantor PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa telah mengecam laporan “bias” oleh badan dunia tentang situasi HAM di Republik Islam Iran, dengan mengatakan bahwa hal itu didasarkan pada media anti-Iran.
Ali Bahraini membuat pernyataan pada hari Rabu (21/6) dalam pidatonya di sesi ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia, di mana Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Nada al-Nashif mempresentasikan laporan terbaru sekretaris jenderal tentang Iran.
Baca Juga : UNRWA Kecam Pembunuhan Israel Atas Anak-anak Sekolah Palestina Dalam Serangan Jenin
Meliputi periode dari Agustus 2022 hingga April 2023, laporan tersebut menuduh bahwa ada “lanskap hak asasi manusia yang memburuk di Iran ditambah dengan kurangnya sarana yang bermakna dan efektif bagi penduduk untuk menyuarakan keluhan atau bahkan untuk mencari pemulihan.”
Bahraini menolak laporan itu sebagai “bermotivasi politik, bias dan tidak adil,” dengan alasan bahwa berita itu “tidak berkontribusi pada promosi dan perlindungan hak asasi manusia.”
Dia juga menolak klaim tentang implementasi rekomendasi mekanisme hak asasi manusia Iran yang “terbatas”, dengan mengatakan tuduhan semacam itu “menyoroti pendapat yang bias dan sepihak dari laporan tersebut.”
“Iran berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan berinteraksi serta bekerja sama dengan mekanisme hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tegas utusan Iran.
Baca Juga : Serangan Mengamuk Pemukim Israel Lukai Puluhan Warga Palestina Di Tepi Barat
Dia lebih lanjut mengkritik laporan tersebut karena menutup mata terhadap sanksi ilegal yang dijatuhkan pada bangsa Iran.
“Langkah-langkah sepihak yang diberlakukan di Iran berdampak pada semua bidang kehidupan rakyat Iran. Pengenaan tindakan ini terhadap bangsa Iran adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang diabaikan oleh laporan tersebut,” kata Bahraini.
Laporan itu mengklaim bahwa kerusuhan tahun lalu yang didukung asing di Iran, yang pecah setelah kematian wanita muda Mahsa Amini, mengangkat isu-isu seperti “diskriminasi dalam hukum dan praktik terhadap perempuan dan anak perempuan serta minoritas.”
Duta Besar mengatakan tuduhan itu “melukiskan gambaran yang salah tentang situasi hak asasi manusia di Iran.”
Baca Juga : Peradilan Federal AS Sistem Yang Buruk Berdasarkan Kebohongan
Dia juga mempertanyakan sumber laporan tersebut, dengan mengatakan, “seharusnya tidak menggunakan berita palsu yang diterbitkan oleh organisasi teroris.”
“Dari lebih dari 130 sumber dalam catatan kaki laporan, kurang dari 30 dikutip dari sumber dalam; lebih banyak berasal dari pemberitaan anti-Iran. Sayangnya, klaim yang dibuat oleh laporan mengenai kerusuhan baru-baru ini di negara tersebut mengandung istilah yang tidak tepat, sering digunakan oleh media yang melaporkan melawan Iran,” tambahnya.