Teheran, Purna Warta – Kazem Gharibabadi, wakil ketua Kehakiman Iran untuk urusan internasional dan sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia, dalam suratnya kepada Ketua Parlemen Iran, menuntut undang-undang tentang pemberian sanksi kepada pejabat AS yang terlibat dalam menekan protes mahasiswa yang menentang kejahatan Israel di Gaza.
Baca Juga : IRGC: Rudal Teluk Persia Produk Dalam Negeri Iran akan Usir AS dari Wilayah
Kazem Gharibabadi, wakil ketua Kehakiman Iran untuk urusan internasional dan sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia, dalam suratnya kepada ketua Parlemen Iran, mengatakan: “Menindas pelajar dan menangani protes damai jelas bertentangan dengan kewajiban pemerintah AS dalam menjamin kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul secara damai, larangan penangkapan sewenang-wenang, menjamin hak atas pendidikan, dll. berdasarkan perjanjian dan konvensi internasional, khususnya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
Gharibabadi menambahkan: “Mengingat kebijakan pemerintah AS yang bermusuhan terhadap bangsa Iran di satu sisi dan rekam jejak gelap rezim ini di bidang hak asasi manusia, termasuk penindasan terhadap gerakan mahasiswa, Disarankan agar Partai Nasional Iran Komisi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri, dalam kerangka aksi bersama dan untuk menyatakan dukungan dan simpati kepada mahasiswa dan profesor yang melakukan protes, menyusun rencana hukum mengenai sanksi kepada pihak berwenang dan lembaga yang terlibat dalam penindasan gerakan mahasiswa yang melakukan protes di AS dan memasukkannya ke dalam agenda untuk disetujui oleh Parlemen.
Baca Juga : Presiden Iran Kunjungi Simulator Jembatan Kapal di Nowshahr
Pendukung Palestina dan mahasiswa dari berbagai universitas Amerika baru-baru ini melancarkan protes nasional untuk mendukung rakyat Gaza dan juga mengutuk dukungan dan sokongan Amerika Serikat kepada rezim Zionis dalam serangan brutal di Jalur Gaza.