Tehran, Purna Warta – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyoroti pentingnya pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang akan datang dan mengatakan bahwa blok yang beranggotakan 57 negara itu “menghadapi ujian” atas perang genosida Israel di Jalur Gaza.
Nasser Kan’ani menyampaikan pernyataan tersebut pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (4/3), satu hari sebelum pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI mengenai perang Gaza di kota Jeddah, Saudi. Ini adalah pertemuan kedua di Arab Saudi setelah negara tersebut menjadi tuan rumah acara serupa tahun lalu.
Baca Juga : Faksi-faksi Palestina Serukan Kampanye Global ‘Badai Ramadhan’ untuk Hadapi Israel
“Perang kejam ini terus berlanjut di bawah bayang-bayang penghasutan para pejabat rezim Zionis dan dukungan tak terbatas dari Amerika Serikat. OKI menghadapi ujian besok untuk menunjukkan seberapa besar kapasitasnya yang akan digunakan untuk mendukung Palestina,” katanya.
“Para pemimpin negara-negara Muslim diharapkan mengambil keputusan yang kuat dan bulat yang memerlukan langkah efektif untuk membela Palestina, dengan urgensi untuk menghentikan perang.”
Israel melancarkan perang brutal di Jalur Gaza yang terkepung pada 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Hamas Palestina melakukan operasi bersejarah melawan rezim pendudukan sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.
Sejauh ini, rezim Tel Aviv telah membunuh sedikitnya 30.534 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 71.920 lainnya.
Baca Juga : Iran dan Aljazair Tandatangani 6 Kesepakatan Kerja Sama
GCC tidak dalam posisi untuk mengomentari pulau-pulau di Teluk Persia
Dalam sambutannya, Kan’ani juga mengomentari pernyataan anti-Iran yang dikeluarkan oleh Dewan Menteri Dewan Kerja Sama Teluk Persia (GCC) setelah pertemuannya di ibu kota Saudi, Riyadh.
Pernyataan tersebut mengulangi klaim UEA atas tiga pulau di Teluk Persia yaitu Abu Musa, Tunb Besar dan Tunb Kecil.
Diplomat tertinggi tersebut mengatakan bahwa Iran selalu menekankan kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut berdasarkan hukum internasional.
“GCC tidak dalam posisi untuk mengomentari masalah ini. Mengeluarkan pernyataan sepihak meniadakan suasana positif dalam hubungan Iran dengan negara-negara di kawasan ini. Iran mengharapkan negara-negara tetangganya untuk mengadopsi pendekatan realistis dan menghindari komentar palsu.”
Baca Juga : Di Aljazair, Presiden Iran Adakan Pembicaraan dengan Pemimpin Negara Sahabat
Tiga pulau di Teluk Persia yaitu Abu Musa, Tunb Besar dan Tunb Kecil secara historis merupakan bagian dari Iran, buktinya dapat ditemukan dan dikuatkan oleh dokumen sejarah, hukum dan geografis yang tak terhitung jumlahnya di Iran dan belahan dunia lainnya. Namun, Uni Emirat Arab telah berulang kali mengklaim pulau-pulau tersebut.
Pulau-pulau tersebut berada di bawah kendali Inggris pada tahun 1921 tetapi pada tanggal 30 November 1971, sehari setelah pasukan Inggris meninggalkan wilayah tersebut dan hanya dua hari sebelum UEA menjadi federasi resmi, kedaulatan Iran atas pulau-pulau tersebut dipulihkan.
Iran menolak pernyataan ‘sepihak’ GCC mengenai ladang gas Arash
Juga dalam pernyataannya, Dewan Menteri GCC membuat klaim tentang ladang gas alam Arash di Teluk Persia, yang dimiliki Iran bersama Kuwait dan Arab Saudi. Diduga hanya kedua negara Arab tersebut yang berhak mengeksploitasi sumber daya alam dari ladang tersebut.
Kan’ani mengatakan bahwa Iran telah berulang kali mengumumkan posisi prinsipnya mengenai masalah ini berdasarkan hukum internasional.
Baca Juga : Iran Tepis Pandangan AS tentang Interaksi Luar Angkasa Iran-Rusia
“Mengajukan tuntutan sepihak tidak akan menimbulkan hak apapun bagi penggugat. Kami telah menekankan kelanjutan negosiasi teknis dan hukum dengan pihak berwenang Kuwait,” tambahnya.
“Mengangkat isu-isu seperti itu dalam pernyataan sepihak sama sekali tidak dapat diterima.”
Komunitas Internasional yang bertanggung jawab atas provokasi Israel di Lebanon
Mengenai invasi darat Israel ke Lebanon selatan dan kemungkinan meningkatnya ketegangan, juru bicara tersebut mengatakan bahwa rezim Israel, karena sifat terorisnya, berusaha untuk memicu ketegangan dan menyebarkan ketidakamanan di wilayah tersebut.
“Setiap tindakan yang diambil Israel terhadap pihak lain adalah tindakan yang bertujuan membahayakan perdamaian dan keamanan regional.”
Baca Juga : Peluang Terbaik Iran untuk Jadi Pusat Energi Kawasan
Kan’ani menegaskan bahwa akuntabilitas terletak pada rezim Tel Aviv dan pemerintah pendukungnya, khususnya Amerika Serikat, yang telah sepenuhnya mendukung rezim tersebut dan membuat Dewan Keamanan PBB tidak efektif karena penyalahgunaan hak vetonya.
Dia mencatat bahwa komunitas internasional bertanggung jawab penuh atas “tindakan provokatif” terhadap Lebanon.