Teheran,. Purna Warta – Menteri luar negeri Iran meminta PBB untuk mengambil sikap tegas terhadap rencana “berbahaya” AS untuk Jalur Gaza dan penduduknya.
Dalam percakapan telepon pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara tentang perkembangan regional, khususnya Gaza.
Baca juga: IRGC Kembangkan Rudal Jelajah Supersonik Jarak Jauh
Menteri luar negeri Iran mengutuk rencana Amerika-Zionis untuk pemindahan paksa penduduk Gaza dan relokasi mereka ke negara lain.
Araqchi menekankan perlunya PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk mengambil sikap tegas dan eksplisit terhadap konspirasi berbahaya tersebut, yang menurutnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
Menteri Iran itu mengatakan rencana pemindahan paksa warga Gaza melanggar semua aturan dan prinsip hukum internasional dan Piagam PBB, seraya menambahkan bahwa usulan tersebut, pada kenyataannya, melengkapi rencana rezim Zionis untuk melakukan genosida dan penghapusan Palestina.
Menunjuk pada negosiasi intensifnya dengan para menteri luar negeri negara-negara Islam dan Arab dalam beberapa hari terakhir, Araqchi mengatakan kecaman kolektif negara-negara Muslim terhadap rencana pemindahan warga Gaza mencerminkan kekhawatiran luas negara-negara regional tentang pelanggaran terus-menerus dan terang-terangan terhadap hak-hak rakyat Palestina dengan metode baru.
Menteri Iran tersebut juga mengecam usulan perdana menteri Israel untuk memindahkan warga Palestina ke Arab Saudi sebagai contoh nyata dari pendekatan kasar rezim Zionis. Ia menekankan bahwa masyarakat internasional harus mencegah normalisasi pelanggaran hukum dan kegiatan kriminal rezim Israel.
Baca juga: Iran Ajukan Pengaduan ke Dewan Keamanan PBB atas Ancaman Trump
Sementara itu, Guterres menegaskan kembali penentangan PBB terhadap rencana pemindahan paksa warga Palestina, menekankan perlunya menghormati hak-hak sah bangsa Palestina, dan menolak pemindahan warga Gaza sebagai hal yang tidak dapat diterima.
Pimpinan PBB juga menyoroti perlunya pengiriman bantuan kemanusiaan segera ke Jalur Gaza dan pembangunan kembali daerah kantong tersebut.