Teheran, Purna Warta – Seorang diplomat tinggi Iran mengecam resolusi anti-Iran terbaru oleh Parlemen Eropa, yang menolak tuduhan yang dilontarkan terhadap Republik Islam tersebut terkait status HAM dan hak-hak perempuan di negara tersebut.
Baca juga: Utusan PBB Menentang Israel atas Tuduhan Tak Berdasar terhadap Iran
Marzieh Afkham, direktur jenderal departemen HAM dan urusan perempuan di Kementerian Luar Negeri, pada hari Sabtu menggambarkan resolusi tersebut sebagai skema yang terlalu sering digunakan yang menunjukkan pendekatan legislatif yang intervensionis dan dipolitisasi serta tidak memiliki validitas hukum apa pun.
Afkham mengatakan bahwa Peradilan Iran adalah badan yang profesional dan independen, dan bahwa proses peradilan di Iran selalu dilakukan sesuai hukum dan dengan cara yang adil.
“Republik Islam Iran menganggap setiap intervensi asing yang bertujuan untuk mencampuri proses dan fungsi peradilan bertentangan dengan prinsip dan aturan hukum internasional, dan menolaknya,” ungkapnya.
Diplomat Iran itu juga menyebut posisi yang tidak pantas dari para arsitek dan pendukung resolusi Parlemen Eropa terhadap sebagian pasukan militer resmi Republik Islam Iran sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dan dikutuk.
“Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), sebagai lembaga hukum dan rakyat, telah memainkan peran mendasar dalam melindungi keamanan nasional Iran, membela bangsa Iran dari agresi rezim [diktator Irak yang digulingkan] Saddam Hussein dan pasukan agresor lainnya, serta memerangi terorisme di kawasan tersebut. Setiap penghinaan terhadap lembaga yang membela tanah air ini akan ditanggapi dengan tanggapan tegas dari Republik Islam Iran,” katanya.
Afkham juga mengkritik posisi intervensionis beberapa anggota Parlemen Eropa.
“EP harus belajar dari kesalahan langkahnya di masa lalu, dan alih-alih secara terbuka mendukung kelompok dan elemen teroris – yang sama dengan menyetujui dan mendorong kekerasan dan melanggar hak asasi manusia yang mendasar – mengambil langkah-langkah untuk menghormati kewajiban hukum internasionalnya dan memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan hak asasi manusia.”
Baca juga: Teheran Mengatakan Resolusi Parlemen Eropa terhadap Iran Tidak Memiliki Dasar Hukum
Pada tanggal 23 Januari, Parlemen Eropa mengadopsi sebuah resolusi, dengan melontarkan tuduhan bahwa terdapat pelanggaran sistemik HAM dan “diplomasi penyanderaan” oleh Iran sembari mengutuknya. Resolusi tersebut menyerukan tanggapan Eropa yang komprehensif.
Resolusi tersebut disahkan dengan 556 suara mendukung, 6 menentang, dan 42 abstain.