Teheran, Purna Warta – Kementerian Luar Negeri Iran, dalam laporan tahunannya yang dirilis pada 9 November, telah mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh AS dan Inggris, baik di dalam negeri maupun internasional, berdasarkan data terverifikasi dari berbagai organisasi hak asasi manusia.
Laporan ini disusun sejalan dengan resolusi tahun 2012 yang diadopsi oleh Parlemen Iran yang mengamanatkan Kementerian Luar Negeri untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara tersebut.
Laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh AS pada tahun 2025 dapat ditemukan di sini.
Laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh Inggris pada tahun 2025 tersedia di sini.
Catatan ketiga dari undang-undang yang berjudul “Pengungkapan Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh AS dan Inggris di Dunia Saat Ini,” yang disahkan pada 22 April 2012, mengamanatkan Kementerian Luar Negeri untuk menyusun laporan tahunan tentang pelanggaran hak asasi manusia di AS dan Inggris.
Oleh karena itu, dengan tujuan memenuhi kewajiban yang diuraikan dalam undang-undang ini, Kementerian Luar Negeri telah berupaya untuk menangani beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh kedua negara ini, baik di tingkat domestik maupun internasional, dalam dua laporan mendatang. Laporan ini didasarkan pada laporan resmi terbaru dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta sumber-sumber internasional yang kredibel, khususnya yang menekankan bidang-bidang seperti hak-hak perempuan, migran, dan rasisme sistemik di AS dan Inggris pada tahun 2025 (periode satu tahun yang berakhir pada September 2025).
Laporan hak asasi manusia tahunan Kementerian Luar Negeri Iran menyoroti kontradiksi yang mendalam antara komitmen AS yang dicanangkan untuk membela hak asasi manusia dan tindakan nyatanya di dalam dan luar negeri. Meskipun Washington menyatakan hak asasi manusia sebagai prinsip inti kebijakan luar negerinya, laporan tersebut menegaskan bahwa klaim-klaim tersebut tidak autentik dan tidak sejalan dengan standar yang diterima secara universal.
Menurut laporan tersebut, AS terus menghadapi tantangan hak asasi manusia yang serius di dalam negeri, termasuk kekerasan senjata yang meluas, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi—terutama terhadap minoritas—diskriminasi rasial sistemik, ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan tunawisma yang meluas, kekerasan terhadap perempuan, perlakuan kasar terhadap tahanan, pelanggaran hak-hak imigran, anak, dan penduduk asli, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan protes damai.
Di tingkat internasional, laporan tersebut menuduh Washington menggunakan retorika hak asasi manusia secara selektif dan oportunistik untuk memajukan kepentingan geopolitik dan ekonominya. Kebijakan intervensionis dan militeristik AS—yang ditandai dengan pemaksaan, sanksi, dan campur tangan dalam urusan internal negara lain—disajikan sebagai bukti bagaimana AS mengeksploitasi hak asasi manusia sebagai instrumen politik.
Laporan tersebut juga menggarisbawahi keterlibatan AS dengan rezim Israel dalam pelanggaran sistematis hak-hak Palestina dan genosida yang sedang berlangsung di Gaza, dengan menyebut dukungan politik dan militer tanpa syarat Washington terhadap Israel sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.
Lebih lanjut, laporan tersebut merujuk pada penarikan diri AS dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanda keengganannya untuk tunduk pada pengawasan internasional dan sebagai bagian dari pola perilaku unilateral dan anti-hak asasi manusia yang lebih luas yang bertujuan untuk melemahkan mekanisme hak asasi manusia global.
Laporan terbaru Kementerian Luar Negeri Iran juga menyajikan pilihan kasus pelanggaran hak asasi manusia terverifikasi yang dikaitkan dengan Inggris selama periode satu tahun yang berakhir pada September 2025. Laporan ini mengacu pada temuan resmi dari badan-badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional kredibel lainnya, dengan fokus khusus pada isu-isu seperti pembatasan berkumpul secara damai, perlakuan buruk terhadap imigran, diskriminasi rasial, kekerasan polisi, dan pembatasan kebebasan berekspresi.
Laporan tersebut menekankan bahwa kasus-kasus yang dikutip bukanlah daftar lengkap semua pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Inggris. Sebaliknya, laporan-laporan tersebut merupakan contoh-contoh yang paling terdokumentasi dengan baik dan serius, didukung oleh data yang tersedia dan laporan yang kredibel.
Menurut temuan tersebut, perilaku domestik dan internasional Inggris terus menuai kritik dari mekanisme hak asasi manusia PBB dan para pembela hak asasi manusia global. Kementerian Luar Negeri merekomendasikan agar laporan ini, yang mencakup perkembangan dari September 2024 hingga September 2025, dibaca bersama laporan-laporan tahun sebelumnya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang tren pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Inggris.