Teheran, Purna Warta – Utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembentukan pemerintahan inklusif di Suriah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil sambil menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara tersebut.
Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir Saeed Iravani, menyampaikan pidato di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Rabu, menegaskan kembali komitmen Iran yang teguh terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Suriah.
“Rakyat Suriah harus secara eksklusif memutuskan masa depan negara mereka tanpa campur tangan atau pemaksaan eksternal,” kata Iravani.
“Iran menganjurkan pembentukan pemerintahan inklusif melalui pemilihan umum yang bebas dan adil serta dialog nasional yang komprehensif yang memastikan representasi untuk semua kelompok etnis, politik, dan agama,” tambah duta besar tersebut.
Ia menekankan bahwa penyusunan konstitusi baru merupakan “prioritas utama” di Suriah dan akan menjadi landasan bagi pemerintahan negara tersebut di masa mendatang.
Mengacu pada kehadiran “sah” Iran di Suriah, yang diminta oleh mantan pemerintah Suriah, Iravani menjelaskan, “Iran berpartisipasi dalam kapasitas penasehat untuk memerangi terorisme, yang bertujuan untuk mencegah ketidakamanan menyebar ke seluruh wilayah.”
Ia menyoroti penarikan pasukan Iran yang bertanggung jawab dari Suriah, yang memastikan dampak minimal pada penduduk Suriah.
Namun, ia menekankan bahwa mencapai perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Suriah, mengakhiri pendudukan asing, dan memberantas terorisme tetap menjadi inti kebijakan luar negeri Iran.
Iravani menyatakan keprihatinannya atas tantangan ekonomi dan kemanusiaan Suriah, dengan mencatat bahwa lebih dari 1,1 juta orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah mengungsi sejak akhir November 2024.
Ia memuji Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) dan mitranya atas upaya mereka dalam meringankan penderitaan rakyat Suriah, menekankan perlunya membangun kembali infrastruktur penting, memulihkan layanan penting, dan memfasilitasi pemulangan pengungsi dan orang-orang terlantar dengan aman.
Iravani mengutuk sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat, menyebutnya “ekstrateritorial, sepihak, tidak adil, dan ilegal.” Ia mendesak pencabutan sanksi ini, yang menurutnya merugikan populasi yang rentan dan melanggar hak-hak dasar.
Ia juga menyerukan perlindungan bagi kaum minoritas di Suriah, termasuk Alawi, Syiah, dan Kristen, dan menggarisbawahi pentingnya menjaga personel dan tempat diplomatik berdasarkan hukum internasional.