Teheran, Purna Warta – Duta Besar Iran untuk PBB menguraikan prinsip-prinsip dan kualifikasi utama yang menurutnya harus mendefinisikan sekretaris jenderal PBB berikutnya, menekankan kemandirian, ketidakberpihakan, dan kepatuhan yang teguh terhadap Piagam PBB.
Baca juga: Seorang Muslim Menyelamatkan Puluhan Nyawa Yahudi dalam Serangan di Sydney
Dalam sesi Dewan Keamanan, yang diadakan di New York pada 15 Desember untuk membahas kualitas yang dibutuhkan dari setiap sekretaris jenderal PBB di masa depan, Saeed Iravani menekankan peran sentral Piagam PBB dalam membimbing kepemimpinan organisasi tersebut.
Dalam sambutannya, utusan Iran itu juga menyoroti tanggung jawab yang diberikan kepada sekretaris jenderal berdasarkan Piagam PBB, menggarisbawahi perlunya keberanian moral dan kemandirian kelembagaan, dan menyerukan tindakan tegas dalam membela hukum internasional, kesetaraan kedaulatan, dan hak-hak negara anggota PBB.
Berikut ini adalah teks lengkap pidatonya:
Dengan Nama Tuhan, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang
Terima kasih, Ibu Presiden, atas penyelenggaraan debat terbuka yang tepat waktu ini tentang kepemimpinan untuk perdamaian. Saya ingin menyoroti tiga poin:
Pertama, mengenai Pasal 99 Piagam: Pasal 99 tetap menjadi salah satu alat paling ampuh yang dimiliki Sekretaris Jenderal. Namun, selama dua tahun terakhir, ketika dunia menyaksikan perang genosida dan kejahatan perang berat yang dilakukan oleh rezim Israel di Gaza, pembunuhan personel kemanusiaan PBB dan pasukan penjaga perdamaian PBB, serta tindakan agresi terhadap negara-negara regional, Dewan tetap lumpuh oleh hak veto anggota tetap. Pada saat-saat kritis ini, wewenang luar biasa yang dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 99 Piagam belum dilaksanakan sepenuhnya, tepat waktu, atau dengan ketelitian yang dibutuhkan oleh keadaan.
Kedua, mengenai Pasal 100 dan kualitas yang dibutuhkan dari Sekretaris Jenderal berikutnya: Sekretaris Jenderal berikutnya harus mewakili kemandirian, integritas, dan keberanian, serta menunjukkan komitmen yang teguh terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Pasal 100 menjamin kemandirian dan ketidakberpihakan Sekretaris Jenderal dan Sekretariat.
Seorang kandidat yang dengan sengaja gagal menjunjung tinggi Piagam PBB—atau mengutuk serangan militer yang melanggar hukum terhadap fasilitas nuklir damai yang terlindungi, yang jelas melanggar hukum internasional dan bertentangan langsung dengan statuta, mandat, dan tanggung jawab badan yang dipimpinnya—pada dasarnya merusak kepercayaan terhadap kemampuannya untuk bertindak sebagai penjaga setia Piagam dan untuk menjalankan tugasnya secara independen, tidak memihak, dan tanpa bias politik atau rasa takut terhadap negara-negara kuat, sebagaimana dipersyaratkan dalam Piagam.
Ketiga, mengenai Pasal 105 dan perlindungan perwakilan Negara Anggota: Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak dapat diabaikan—termasuk yang timbul dari isi dan semangat Pasal 105 Piagam—untuk melindungi hak dan hak istimewa perwakilan dan untuk memastikan partisipasi penuh dan setara dari semua Negara Anggota, sesuai dengan prinsip kesetaraan kedaulatan yang diabadikan dalam Pasal 2 Piagam. Perlindungan ini bukan simbolis; perlindungan ini merupakan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi negara tuan rumah. Apabila hak-hak tersebut dilanggar—melalui pembatasan pergerakan, penolakan visa, pelecehan, atau bentuk campur tangan apa pun—Sekretaris Jenderal harus menanggapi dengan tegas, transparan, dan tanpa pilih kasih, menggunakan semua alat hukum dan kelembagaan yang tersedia. Kegagalan untuk melakukannya akan melemahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengikis prinsip kesetaraan kedaulatan yang menjadi inti sistem PBB.
Baca juga: Juru Bicara Iran: Tidak Ada Inspektur IAEA di Iran
Kami berharap proses seleksi yang transparan dan inklusif, untuk terlibat dalam diskusi yang bermakna sepanjang proses ini, dan untuk bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal berikutnya untuk memajukan perdamaian, keadilan, dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam.
Terima kasih.