Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengkritik pendekatan selektif dengan standar ganda beberapa negara Barat tentang hak asasi manusia selama pertemuan dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Araqchi berada di Jenewa untuk berpartisipasi dalam sesi ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sesi Konferensi Perlucutan Senjata 2025.
Baca juga: Ayatollah Khamenei Memuji Tafsir Tasnim sebagai Sumber Kebanggaan bagi Muslim Syiah
Selama kunjungannya, ia dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan rekan-rekan dari berbagai negara dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB. Segmen tingkat tinggi Konferensi Perlucutan Senjata PBB berlangsung dari 24 hingga 28 Februari di ruang XIX Palais des Nations.
Sebagai bagian dari keterlibatannya, Araqchi bertemu dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk, di mana ia menekankan posisi penting hak asasi manusia dan martabat manusia dalam sistem pemerintahan dan konstitusi Iran, dengan menyatakan bahwa Republik Islam tetap berkomitmen untuk memajukan prinsip-prinsip ini.
Ia juga menyoroti keterlibatan Iran dengan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan menegaskan kembali kesediaan Teheran untuk melanjutkan kerja sama ini.
Menteri luar negeri mengkritik standar selektif dan ganda beberapa negara Barat terkait hak asasi manusia, mengutuk kelambanan dan keterlibatan Amerika Serikat dan negara-negara Barat tertentu terkait pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan serius di wilayah Palestina yang diduduki. Ia menyatakan bahwa standar ganda tersebut merusak kredibilitas retorika hak asasi manusia Barat dan membuat Israel berani melakukan kejahatan internasional yang serius.
Komisioner Tinggi PBB Volker Türk menyatakan keprihatinan atas memburuknya tren global yang mengancam hak asasi manusia dan menekankan pentingnya semua pemerintah mematuhi komitmen hukum internasional mereka.
Baca juga: Iran dan Bahrain Tolak Relokasi Warga Gaza
Mengacu pada laporan pembukaannya di sesi Dewan Hak Asasi Manusia, Türk menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas perkembangan di wilayah Palestina yang diduduki. Ia dengan tegas menolak usulan pemindahan paksa penduduk Gaza, dan menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima.
“Pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina tetap menjadi fokus Dewan Hak Asasi Manusia,” kata Türk, seraya menekankan bahwa OHCHR secara konsisten mengutuk pelanggaran ini dan tetap teguh pada posisinya.