Tehran, Purna Warta – Duta Besar Iran dan Wakil Tetap PBB Amir Saeed Iravani sekali lagi menekankan bahwa kelompok perlawanan regional di Asia Barat tidak diarahkan oleh Tehran dan tidak menerima perintah darinya, seraya menambahkan bahwa mereka memiliki hak yang sah untuk mengakhiri aksi ilegal tersebut. Kehadiran AS di Irak dan Suriah, menghentikan pembunuhan di Gaza dan mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Baca Juga : Prestasi Fenomenal Industri Luar Angkasa Iran di Tengah Banyak Rintangan
Ketika menyampaikan pidato pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai ancaman terhadap perdamaian internasional pada hari Senin, duta besar tersebut menyinggung operasi anti-Israel dan anti-AS yang dilakukan oleh berbagai kelompok perlawanan di kawasan Asia Barat.
“Semua kelompok perlawanan di kawasan ini bersifat independen dan keputusan serta tindakan mereka dimotivasi oleh hak sah mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk mengakhiri kehadiran ilegal AS di wilayah mereka, menghentikan genosida di Gaza, dan mengakhiri pendudukan di Gaza. wilayah Palestina,” katanya.
“Oleh karena itu, segala upaya untuk mengaitkan tindakan ini dengan Iran atau Angkatan Bersenjatanya adalah menyesatkan, tidak berdasar, dan tidak dapat diterima,” tambah Iravani.
“Terbukti bagi semua orang bahwa akar penyebab krisis di wilayah ini adalah pendudukan, agresi, dan genosida yang terus berlanjut serta kekejaman mengerikan yang dilakukan oleh rezim Israel dan didukung penuh oleh AS terhadap warga Palestina yang tidak bersalah di Gaza. Jalur Gaza dan Tepi Barat,” tegas utusan itu.
Iravani menyatakan Iran percaya bahwa “satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut dan mencegah meluasnya perang adalah … memaksa Israel menghentikan genosida di Gaza, segera melakukan gencatan senjata [di sana], dan mengakhiri kehadiran AS. kekuatan di Irak dan Suriah, dan untuk memberikan tekanan untuk mengakhiri pendudukan wilayah Palestina oleh rezim Israel.”
Baca Juga : Iran Tangkap 2 Teroris di Dekat Perbatasan Pakistan
Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada awal Oktober, telah terjadi sekitar 160 serangan terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah. Sebagian besar dari serangan tersebut diklaim oleh kelompok perlawanan regional.
Teheran tidak merahasiakan dukungannya terhadap gerakan perlawanan di Asia Barat, namun menekankan bahwa mereka membuat keputusan sendiri, dan bertindak secara independen dan tidak menerima perintah dari Iran.
Sebagai tanggapan terhadap serangan pesawat tak berawak yang menewaskan tiga anggota militer AS dan melukai lebih banyak lagi di Yordania akhir pekan lalu, AS menyerang 85 sasaran di Irak dan Suriah pada hari Jumat, menewaskan puluhan warga sipil di negara-negara yang dilanda perang tersebut.
Selama beberapa minggu terakhir, Washington dan London juga telah melakukan sejumlah serangan udara terhadap berbagai wilayah Yaman sebagai tanggapan atas serangan rudal dan drone negara tersebut terhadap kapal-kapal milik Israel atau menuju pelabuhan di wilayah pendudukan untuk mendukung Gaza.
Selain itu, Amerika Serikat telah memberikan dukungan militer dan politik tanpa syarat kepada Israel dalam serangan gencarnya terhadap Gaza, mempersenjatai Tel Aviv dengan lebih dari 10.000 ton perangkat keras militer. AS juga telah mengabaikan prospek penghentian agresi Israel dengan menghalangi ratifikasi seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen dalam serangan Israel.
Para pejabat Iran mengatakan Amerika Serikat melancarkan perang terhadap warga Palestina di daerah kantong yang terkepung melalui Israel, dan menekankan jika bantuan politik dan militer Washington kepada Zionis dihentikan, rezim tersebut tidak akan dapat melanjutkan kampanye militernya terhadap wilayah yang diblokade tersebut.
Baca Juga : Arab Saudi dan Iran Bahas Peningkatan Kerja Sama Militer
Di tempat lain dalam sambutannya, Iravani mengecam tindakan militer AS di Irak dan Suriah sebagai tindakan yang “tidak sah”, “ilegal”, “tidak dapat dibenarkan”, “secara terang-terangan melanggar norma dan prinsip dasar hukum internasional” dan Piagam PBB.
“Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap integritas teritorial, kedaulatan, dan independensi politik Irak dan Suriah.”