Tehran, Purna Warta – Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras mosi yang disahkan oleh House of Commons Kanada untuk menambahkan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) ke dalam daftar resmi “organisasi teroris”.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani mengatakan usulan Parlemen Kanada untuk menyatakan kekuatan militer resmi Iran sebagai kelompok teroris adalah langkah yang tidak bijaksana dan bermusuhan.
Baca Juga : Konspirasi Barat untuk Mendominasi Negara-Negara Islam
Kanaani mengecam keras tindakan tersebut, yang menurutnya melanggar standar dan prinsip hukum internasional yang diterima, termasuk kesetaraan kedaulatan dan tidak adanya campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara, dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan contoh agresi terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Iran.
“Langkah tidak bertanggung jawab ini merupakan kelanjutan dari jalan salah yang diambil anggota parlemen Kanada selama dekade terakhir di bawah pengaruh rezim Zionis dan bersamaan dengan beberapa kelompok yang ditolak dan tidak memiliki status atau nilai,” tambah juru bicara tersebut.
Ia juga menyarankan anggota parlemen Kanada untuk mempelajari posisi IRGC di Iran untuk mengetahui fakta-fakta yang diperlukan, situs web Kementerian Luar Negeri melaporkan.
“IRGC adalah lembaga berdaulat yang muncul dari konteks negara Iran yang besar dan berkuasa serta memiliki identitas resmi dan hukum yang berasal dari Konstitusi Republik Islam Iran,” tambah Kanaani.
“IRGC, bersama dengan elemen angkatan bersenjata lainnya, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional dan perbatasan negara dan juga bertanggung jawab untuk membantu melindungi keamanan dan stabilitas abadi di kawasan dengan menghadapi fenomena terorisme yang tidak menyenangkan,” ujarnya. menyatakan.
Baca Juga : Ayatullah Khamanei Tekankan Ikatan Kuat antara Iran dan Kurdi
“Langkah yang dilakukan parlemen Kanada karena ketidaktahuan dan kecerobohannya tidak berdampak pada kekuatan dan otoritas kekuatan kebanggaan yang muncul dari konteks bangsa Iran,” tambah juru bicara tersebut.
“Pada saat yang sama, Republik Islam Iran berhak memberikan tanggapan dan tindakan yang tepat terhadap tindakan yang melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan bangsa dan pemerintah Iran,” simpul Kanaani.