Teheran, Purna Warta – Juru bicara Parlemen Iran menyerukan penggantian perdagangan berdenominasi dolar AS untuk melawan unilateralisme, mendesak negara-negara anggota BRICS untuk memfasilitasi pembentukan prosedur transaksi keuangan baru guna mendorong perdagangan.
Baca juga: Muslim Bosnia Peringati 29 Tahun Pembantaian Srebrenica
Berbicara di Forum Parlemen BRICS ke-10 di St. Petersburg, Rusia pada hari Kamis, Mohammad Baqer Qalibaf menekankan perlunya de-dolarisasi dan penggunaan mata uang pengganti untuk pertukaran perdagangan di antara para anggota BRICS.
Ia mengatakan bahwa menyingkirkan dolar dalam transaksi keuangan akan meniadakan salah satu daya ungkit utama Washington untuk menekan negara-negara ekonomi berkembang, dengan menunjuk pada pengalaman kerja sama yang sukses antara Iran dan Rusia dengan perjanjian keuangan baru.
Parlemen negara-negara anggota BRICS perlu memperkuat kerja sama guna menetapkan prosedur baru untuk transaksi moneter di antara negara-negara anggota dan meningkatkan koridor perdagangan untuk transfer komoditas dan jasa, kata juru bicara Iran tersebut.
“Empat topik utama, termasuk transportasi, energi, perdagangan, dan perbankan merupakan tema terpenting untuk kerja sama di antara negara-negara anggota BRICS,” kata Qalibaf, yang menyatakan kesiapan Parlemen Iran untuk bekerja sama dengan mitra BRICS dalam semua isu tersebut.
Parlemen negara-negara anggota BRICS juga dapat mengadopsi undang-undang yang memfasilitasi promosi perdagangan guna melawan unilateralisme dan menghilangkan hambatan terhadap interaksi perdagangan, imbuhnya.
Baca juga: Hizbullah Lancarkan Serangan Drone Terhadap Posisi Artileri Israel di Wilayah Pendudukan
Anggota parlemen Iran tersebut juga mengusulkan agar Forum Parlemen BRICS mempertimbangkan rencana untuk melawan sanksi ekonomi dan tindakan koersif unilateral sebagai ancaman utama terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat biasa di negara-negara anggota BRICS.
Tema forum yang sedang berlangsung di St. Petersburg adalah ‘Peran Parlemen dalam Memperkuat Multilateralisme untuk Pembangunan dan Keamanan Global yang Adil’.