Teheran, Purna Warta – Iran meminta PBB untuk meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat dan rezim Israel atas agresi mereka terhadap Iran pada bulan Juni, mengutip pernyataan presiden AS yang mengakui keterlibatan Washington.
Dalam surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB tertanggal 11 November 2025, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengecam Amerika Serikat atas perannya dalam tindakan agresi terhadap Iran antara 13 dan 24 Juni 2025, mengutip pernyataan Trump.
Surat tersebut menyoroti pernyataan yang dibuat oleh presiden AS pada 6 November: “Israel menyerang (Iran) terlebih dahulu. Serangan itu sangat, sangat dahsyat. Saya yang bertanggung jawab atas serangan itu.”
Iran menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan “bukti nyata” berdasarkan hukum internasional tentang arahan dan kendali AS atas serangan tersebut, yang disebutnya sebagai pelanggaran kedaulatannya dan Pasal 2(4) Piagam PBB.
Diplomat tinggi tersebut kemudian menegaskan bahwa berdasarkan hukum internasional, hal ini merupakan bukti nyata arahan dan kendali AS atas serangan militer yang dilancarkan oleh rezim Israel.
Surat tersebut merujuk pada komunikasi sebelumnya yang dikirim oleh Republik Islam kepada Dewan Keamanan pada tanggal 13, 22, dan 28 Juni, di mana Teheran juga memprotes “tindakan agresi yang berani” yang dilakukan oleh Washington dan Tel Aviv dari tanggal 13 hingga 24 Juni terhadap wilayah Iran.
Menurut surat tersebut, serangan tersebut menyebabkan lebih dari 1.100 kematian warga sipil dan kerusakan luas pada infrastruktur sipil, termasuk fasilitas nuklir damai di bawah perlindungan IAEA. Teheran menyatakan bahwa tindakan-tindakan ini melanggar hukum humaniter internasional, resolusi IAEA, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 487 tahun 1981.
Iran menegaskan bahwa tanggung jawab atas pelanggaran tersebut berada di tangan Israel dan Amerika Serikat, yang menurut Iran harus memberikan ganti rugi penuh atas kerugian material dan moral.
Surat itu juga menyatakan bahwa presiden AS dan pejabat lainnya memikul tanggung jawab pidana individu atas “pelanggaran berat” hukum humaniter internasional, termasuk serangan yang disengaja terhadap warga sipil, ilmuwan, jurnalis, dan infrastruktur seperti rumah sakit, penjara, pusat media, dan infrastruktur energi.
Surat itu juga menekankan bahwa akuntabilitas juga mencakup pejabat Israel yang terlibat dalam memimpin, memerintahkan, atau membantu kejahatan perang.
Iran menyatakan bahwa pihaknya berhak untuk menempuh semua langkah hukum guna memastikan akuntabilitas dan kompensasi atas kerugian.
“Republik Islam Iran memiliki hak penuh dan tak terbantahkan untuk mengupayakan, melalui semua cara hukum yang tersedia, pertanggungjawaban bagi negara dan individu yang bertanggung jawab serta untuk menjamin kompensasi atas kerugian yang diderita,” tulis Araqchi.
Surat tersebut mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna memastikan akuntabilitas Amerika Serikat dan rezim tersebut, sekaligus menggarisbawahi perlunya membawa para pelaku kejahatan ini ke pengadilan.
Menteri Luar Negeri meminta agar surat tersebut diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan, yang memperkuat seruan Iran untuk pengakuan internasional dan tanggapan atas pelanggaran tersebut.