Teheran, Purna Warta – Iran menyerukan penghentian segera bentrokan bersenjata di Tripoli, karena pertempuran antara faksi-faksi Libya yang bermusuhan meningkat meskipun gencatan senjata telah dinyatakan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baqaei dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis menyatakan keprihatinannya atas kekerasan yang terus berlanjut di ibu kota Libya dan mendesak semua pihak untuk memulihkan ketenangan dan mengupayakan dialog.
Baca juga: Pezeshkian: Ancaman Tidak Dapat Melemahkan Tekad Bangsa Iran
Hal itu terjadi saat pertempuran meningkat antara kelompok bersenjata Radaa dan Brigade 444, yang setia kepada Perdana Menteri Abdulhamid al-Dbeibeh.
Jubir Iran itu mendesak semua pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut untuk membantu memulihkan ketenangan di Libya, mengupayakan jalur dialog dan interaksi untuk menyelesaikan perbedaan mereka, dan tidak membiarkan campur tangan asing yang merusak dalam urusan Libya.
Juru bicara tersebut juga menyampaikan simpati kepada keluarga korban yang tewas dan terluka dalam kekerasan tersebut.
Bentrokan dimulai pada hari Senin setelah tewasnya Abdelghani al-Kikli, kepala Aparat Dukungan Stabilisasi, yang pasukannya dengan cepat diserbu oleh kelompok-kelompok saingan yang setia kepada al-Dbeibeh.
Pemerintah persatuan mengklaim telah menegaskan kembali kendali pada hari Selasa, dan gencatan senjata diumumkan pada hari Rabu.
Namun, media lokal dan saksi mata melaporkan kembali terjadinya baku tembak pada hari itu. Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) memperingatkan bahwa situasi dapat “berkembang di luar kendali”.
“Menyerang dan merusak infrastruktur sipil, melukai warga sipil secara fisik, dan membahayakan nyawa dan keselamatan penduduk dapat merupakan kejahatan menurut hukum internasional,” kata UNSMIL. “Mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.”
Baca juga: Trump Berharap Diplomasi dengan Iran akan Hasilkan Kesepakatan
Libya telah terlibat dalam konflik politik sejak diktator lama Muammar Gaddafi digulingkan pada tahun 2011, yang menyebabkan munculnya beberapa kelompok bersenjata.
Meskipun ada gencatan senjata tahun 2020, negara itu tetap terbagi, dengan Pemerintah Persatuan Nasional berkuasa di Tripoli dan wilayah barat laut negara itu dan Pemerintah Stabilitas Nasional berkuasa di Benghazi di wilayah timur.