Tehran, Purna warta – Menteri Luar Negeri Iran Husein Amir Abdullahian menegaskan kembali tekad Tehran untuk melanjutkan pembicaraan tentang kebangkitan kembali perjanjian multilateral 2015, dan menyerukan diakhirinya “sanksi gila” Amerika Serikat dan “pendekatan politis” dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) atas masalah program nuklir negara Iran.
Dalam sebuah postingan di akun Twitter-nya pada hari Jumat (17/6), Amir Abdullahian mengatakan bahwa pemerintah Iran telah mematuhi undang-undang parlemen Desember 2020, yang mewajibkan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) untuk lebih mengurangi komitmen nuklir dari kesepakatan Iran 2015, hal ini dilakukan untuk menanggapi penarikan sepihak AS dari perjanjian.
Baca Juga : Iran: IRGC Bongkar Jaringan Besar Penyelundup Bahan Bakar
Di bawah undang-undang – dijuluki Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi – pemerintah Iran diharuskan membatasi inspeksi IAEA dan mempercepat pengembangan program nuklir negara itu di luar batas yang ditetapkan pada JCPOA, seperti mengakhiri implementasi sukarela dari Protokol Tambahan dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Terlepas dari sikap tegas Tehran, Amir Abdullahian menekankan bahwa Iran tidak akan pernah menjauhkan diri dari pembicaraan yang berorientasi pada hasil dan bertujuan untuk menyelamatkan JCPOA.
Diplomat top Iran ini menekankan Republik Islam Iran “tidak pernah ragu untuk menetralisir sanksi.”
Tweet itu muncul sehari setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberlakukan babak baru sanksi terhadap produsen petrokimia Iran serta jaringan perusahaan China, Emirat, dan India atas apa yang digambarkan Departemen Keuangan AS sebagai usaha untuk memfasilitasi ekspor minyak Iran.
Baca Juga : Menlu Pakistan Puji Dukungan Iran Untuk Kashmir
Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah-langkah pembatasan baru ditujukan untuk menambah tekanan pada Iran di tengah negosiasi yang macet yang bertujuan untuk menghidupkan kembali JCPOA.
Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan pada hari Jumat bahwa dunia harus memberi Iran hak untuk tidak mempercayai AS karena tindakannya yang tidak konsisten.
“Di satu sisi, Amerika Serikat mengirim pesan bahwa mereka siap untuk bernegosiasi, tetapi di sisi lain, mereka menambahkan sanksi. Dunia harus memberi kita hak untuk tidak mempercayai mereka,” tegasnya.
Negosiasi telah diadakan di ibu kota Austria, Wina, sejak April tahun lalu untuk memulihkan kesepakatan JCPOA, yang dibatalkan sepihak oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada bulan Mei 2018. Saat keluar dari perjanjian, Trump memperkenalkan apa yang disebutnya kampanye “tekanan maksimum” untuk membawa Iran bertekuk lutut. Tehran menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah gagal total. Pemerintahan Biden mengakui kegagalan tersebut, namun dia belum mengambil langkah nyata untuk memenuhi janjinya dalam mencabut kebijakan tersebut.
Baca Juga : Rusia Panggil Duta Besar Israel Atas Serangan Udara di Bandara Damaskus
Dalam beberapa bulan terakhir, Iran telah mengutip keragu-raguan Washington sebagai alasan di balik penundaan pembicaraan, karena sejumlah masalah utama tetap belum terselesaikan, mulai dari penghapusan semua sanksi pasca-JCPOA hingga pemberian jaminan oleh pihak Amerika Serikat yang mana pihaknya tidak akan meninggalkan kesepakatan lagi.
Sementara itu, dalam keputusan bermotif politik baru-baru ini, Dewan Gubernur IAEA telah mengeluarkan resolusi, yang diusulkan oleh AS dan tiga pihak Eropa ke JCPOA – Inggris, Prancis, dan Jerman, yang menuduh Tehran gagal bekerja sama sepenuhnya dengan badan nuklir PBB.
Pada hari Selasa, kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami mengecam pengawas nuklir PBB tersebut karena telah mempolitisasi program nuklir damai negara itu di bawah tekanan rezim Israel terlepas dari kerja sama ekstensif Tehran dengan pengawas nuklir PBB.
Kepala nuklir Iran mengatakan bahwa negara Iran tidak berharap sama sekali bahwa resolusi seperti itu akan menjadi solusi di bawah pengaruh dan tekanan politik yang datang dari Israel.
Baca Juga : Wakil Menlu: Iran Akan Cegah Iranfobia Dari Zionis
Waktu untuk keputusan tentang kembali ke JCPOA sekarang: Borrell dari UE
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pada hari Kamis bahwa waktunya sudah matang bagi pihak-pihak JCPOA untuk membuat keputusan tentang kembali ke kesepakatan dan memastikan implementasi sepenuhnya.
Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Borrell mengatakan dia berada dalam “kontak permanen” dengan semua pihak dalam JCPOA untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu. “Elemen dasar dan persyaratan untuk melakukan ini sudah diketahui dan ada di atas meja,” kata diplomat tinggi Uni Eropa itu.
Dalam percakapan telepon dengan Borrell pada bulan Mei, menteri luar negeri Iran mengatakan Tehran bertekad untuk mencapai kesepakatan yang kuat dan langgeng dalam pembicaraan Wina.
Amir Abdullahian berkata, “Tehran memiliki niat baik dan keseriusan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan.”
Baca Juga : Putin: Era Dunia Unipolar Sudah Berakhir
Sanksi baru tidak konsisten dengan JCPOA yang dihidupkan kembali
Sementara itu, Laurence Norman dari Wall Street Journal mengatakan pemerintahan Biden melihat sanksi barunya terhadap Iran sebagai sebuah ketidak konsistenannya terhadap usaha menghidupkan JCPOA.
Mengutip beberapa sumber, dia mengatakan sanksi akan dicabut jika kesepakatan dicapai melalui format Wina.
“Saya mengerti bahwa pemerintahan Biden percaya sanksi yang diumumkan hari ini tidak konsisten dan akan dicabut jika kesepakatan tercapai,” tweetnya.
Baca Juga : Pembunuh Syahid Soleimani Menceritakan Detail Operasi Pembunuhan