Damaskus, Purna Warta – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak mengatakan bahwa sikap negaranya mengenai perlunya Suriah untuk kembali ke Liga Arab, tetap tidak berubah.
Ahmed Al-Sahaf, juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak, mengatakan bahwa sikap Baghdad dalam hal ini tegas menanggapi pertemuan lima negara Arab pada hari Senin, 1 Mei, di Yordania untuk membahas kembalinya Suriah ke Liga Arab.
Dia mengatakan kepada jaringan berita Al-Mayadeen bahwa Suriah harus kembali ke Liga Arab dan mendapatkan kembali kursinya dalam kerangka solusi politik untuk pengembangan keamanan dan stabilitas di kawasan.
Kementerian Luar Negeri Yordania mengumumkan bahwa pada hari Senin, 1 Mei, Yordania akan menjadi tuan rumah pertemuan menteri luar negeri lima negara Arab yakni Arab Saudi, Irak, Mesir dan Yordania sendiri, dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Al-Mekdad.
Menurut pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Yordania, pertemuan ini akan diadakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan konsultatif negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Arab, Yordania, Irak dan Mesir, yang diadakan di Jeddah pada 14 April 2023, diselenggarakan oleh Arab Saudi.
Pertemuan konsultatif negara-negara Arab untuk kembalinya Suriah ke Liga Arab diadakan di Jeddah pada Jumat, 14 April, dengan kehadiran perwakilan dan pejabat sembilan negara, yang diakhiri dengan pernyataan akhir.
Dalam pernyataan akhir dan pernyataan bersama dari pertemuan konsultatif ini, yang diterbitkan pada hari berikutnya yakni hari Sabtu, 15 April, ditegaskan bahwa negara-negara Yordania, Mesir dan Irak, bersama dengan anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia, menekankan persatuan Suriah dan memintanya untuk kembali ke kelompok negara-negara Arab.
Sementara itu, Ahmad Abul Ghait, Sekretaris Jenderal Liga Arab, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan saluran berita Al-Jadeed Lebanon pada 8 Mei bahwa Suriah akan kembali ke Liga Arab.
Dia juga mengatakan bahwa Presiden Suriah Bashar Al-Assad memenangkan perang ketika dia memperoleh keunggulan militer dan oposisi gagal menduduki Damaskus.