Damaskus, Purna Warta- Kepala pemerintahan yang dipimpin Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah telah mengonfirmasi negosiasi “tidak langsung” dengan rezim Israel yang bertujuan untuk mencegah, apa yang disebutnya, ledakan yang tidak terkendali dari situasi yang sedang berlangsung di tengah agresi militer Tel Aviv yang tiada henti terhadap Suriah.
Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pada hari Rabu, Abu Mohammed al-Jolani menekankan urgensi pembicaraan untuk menghindari skenario, di mana situasi akan “berkembang tak terkendali.”
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah sedang menghubungi negara-negara yang memiliki hubungan dengan rezim tersebut untuk meminta rezim tersebut menghentikan agresi.
Pada hari Rabu, Reuters juga melaporkan bahwa Uni Emirat Arab telah membuat jalur belakang untuk memfasilitasi pembicaraan tidak langsung. Bulan lalu, Jolani telah melakukan perjalanan ke emirat tersebut, yang memiliki hubungan formal dengan Tel Aviv setelah menandatangani perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2020.
Ia menyebut eskalasi militer rezim tersebut di Suriah sebagai “pelanggaran” Perjanjian Pelepasan 1974 antara Damaskus dan Tel Aviv. Kesepakatan tersebut ditandatangani setelah Tel Aviv merebut Dataran Tinggi Golan Suriah selama perang yang didukung Barat tujuh tahun sebelumnya. Jolani mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpin HTS berkomitmen pada perjanjian tersebut.
HTS, yang dulu memimpin pertempuran sengit melawan pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad, menguasai negara Arab itu tahun lalu di tengah serangan udara Israel yang gencar terhadap infrastruktur sipil dan pertahanan negara itu.
Jolani kemudian mengatakan kelompoknya tidak menginginkan konflik dengan rezim Israel, yang menunjukkan tekad dari pihak pejabat baru di Suriah untuk tidak melanjutkan penentangan keras pemerintah Suriah sebelumnya terhadap rezim tersebut dan kekejamannya yang tak berkesudahan di seluruh wilayah Asia Barat.
Juga pada bulan April, Jolani menyatakan kesiapannya untuk menormalisasi hubungan antara pemerintahan yang dipimpin HTS dan rezim tersebut.