Dua Organisasi HAM Inggris Meminta Embargo Senjata Koalisi Saudi

huquq basyar

London, Purna Warta – Dua organisasi hak asasi manusia telah meminta pemerintah Inggris untuk menangguhkan penjualan senjata kepada pihak pemerintah Saudi dan UEA karena mereka sedang memerangi rakyat Yaman.

Dua organisasi hak asasi manusia “SAM” (Yaman dan berbasis di Jenewa) dan “Dukungan untuk Perdamaian dan Demokrasi” (Inggris) dalam sebuah surat kepada pemerintah London menyerukan penghentian penjualan senjata kepada pihak  Arab Saudi dan UEA.

Menurut Al-Khaleej Online, dua organisasi hak asasi manusia nirlaba dalam laporan mereka meminta pemerintah Inggris untuk memenuhi tuntutan organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, yang telah berulang kali menyerukan diakhirinya penjualan senjata kepada pihak Arab Saudi dan UEA. .

Dari tahun 2010 hingga 2019, pemerintah Saudi telah melakukan 41% pembelian senjata dari Inggris, dan pemerintah Inggris bertanggung jawab atas 19% ekspor senjata kepada Arab Saudi, kata laporan itu.

Kedua organisasi hak asasi manusia menambahkan: “Menurut Kampanye Perdagangan Anti-Senjata, nilai lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah London untuk ekspor senjata kepada Arab Saudi sejak dimulainya perang Yaman adalah 5,4 miliar pound ($ 7,20 miliar). Nilai riil ekspor ini tidak kurang dari 16 miliar pound ($ 21,34 miliar).

Ekspor, menurut laporan itu, termasuk jet tempur, pesawat militer, helikopter, UAV, peralatan militer dan bagian terkait senilai 3 miliar pound, serta bom, rudal, dan bom ringan senilai 2,5 miliar pound yang dijual kepada pemerintah Saudi.

Adapun UEA, yang mana negara ini memasuki perang Yaman dalam skala yang lebih besar daripada Arab Saudi, dan sebagian besar serangan udara di garis depan koalisi dilakukan oleh militer Emirat.

Laporan tersebut mengutip Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang mengatakan bahwa pemerintah UEA telah banyak berinvestasi dalam industri senjata selama dua dekade terakhir, terutama di bidang tank, pengangkut personel dan rudal, dan menurut Kantor Berita Anatolian antara 2015 dan 2019 UEA  menjadi negara importir senjata terbesar.

“UEA adalah salah satu pembeli senjata terbesar dari Inggris, dan nilai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk mengekspor senjata ke UEA sejak pemboman Yaman diperkirakan sekitar  715 juta pund,” dua kelompok hak asasi manusia menambahkan.

Permintaan dari Inggris untuk melarang ekspor senjata kepada pihak pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab muncul dari kelompok hak asasi manusia yang mana dulu telah mencoba mengajukannya, tetapi pengadilan Inggris telah memutuskan untuk mendukung pemerintah London.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Jerman pada Maret 2018 untuk pertama kalinya melarang penjualan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perang Yaman. Namun Adel Al-Jubeir Mengkritik embargo senjata Jerman tersebut dan mengatakan Riyadh tidak membutuhkan senjata Jerman.

Menurut Al-Khaleej Online, Yaman berada dalam tahun keenam perang, di mana hampir 112.000 orang telah tewas, 12.000 di antaranya adalah warga sipil, dan 80% penduduk negara itu sekarang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Laporan PBB berada dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Baca juga: Bin Salman Setuju Tersebarnya Berita Kunjungan Netanyahu ke Saudi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *