Damaskus: Klaim Hak Asasi Manusia AS Adalah Puncak Kemunafikan

Damaskus, Purna Warta – Mengkritik kemunafikan AS tentang hak asasi manusia, Kementerian Luar Negeri Suriah menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat bersaing dengan Washington dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Kementerian Luar Negeri Suriah menolak laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang situasi hak asasi manusia di dunia dan menekankan bahwa justru Washington adalah pelanggar hak asasi manusia terbesar.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa, seperti biasanya, laporan AS hanya berisikan kebohongan dan tuduhan tak berdasar,  begitu juga laporan semacam itu menunjukkan adanya unsur rasisme dan campur tangan AS secara terang-terangan dalam urusan internal negara lain.

Kantor Berita resmi Suriah (SANA) mengutip pernyataan terebut yang mengatakan bahwa ketika laporan AS tentang negara-negara seperti Iran, Rusia, Suriah, China dan Venezuela yang kebijakannya bereberangan dengan Amerika Serikat, AS terlihat secara jelas membuat laporan kebohongan mengenai hak asasi manusia di negara-negara tersebut.

Suriah menekankan bahwa klaim AS dalam laporan tentang Suriah diambil dari laporan kelompok teroris dan pendukungnya di kawasan dan dunia, namun laporan tersebut tidak mempublikasikan informasi apapun tentang kejahatan AS.

“Amerika Serikat adalah pelanggar HAM terbesar di dalam dan di luar negeri AS sendiri,” katanya.

Menurut pernyataan tersebut, klaim AS bahwa hak asasi manusia sebagai prioritas kebijakan luar negerinya adalah suatu puncak dari kemunafikannya sendiri; terbukti bahwa rakyat Suriah menghadapi banyak masalah dalam makanan dan obat-obatan akibat sanksi ekonomi yang tidak manusiawi dari Amerika Serikat.

“Bencana utama di Suriah adalah terorisme yang didukung AS. Washington saat ini sedang menjarah minyak dan gandum Suriah, dan laporan semacam ini tidak mereka publikasikan ke dunia internasional,” kata Damaskus.

Kementerian Luar Negeri Suriah menyimpulkan dengan menekankan bahwa Suriah telah berulang kali menyatakan penentangannya untuk menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, begitu juga berpesan bahwa negara yang tidak memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia yang baik seperti AS tidak pantas untuk bersuara mengenai hal ini.

Baca juga: Sembuh Corona, Presiden Suriah beserta Istri Kembali Beraktifitas