Damaskus, Purna Warta – Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan pada hari Sabtu (31/7) bahwa Paris terus mendukung teroris dan separatis di Suriah.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa rezim Prancis terus memberikan dukungan keuangan dan media kepada teroris dan separatis di Suriah.
Baca Juga : Utusan Khusus AS untuk Yaman Temui Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk
Pejabat itu menekankan bahwa tindakan Prancis bertentangan dengan semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penjagaan kesatuan wilayah dan nasional Suriah, kemerdekaan dan hak untuk memerintah.
Dia melanjutkan, “Suriah telah sepenuhnya membantah tuduhan palsu yang dibuat dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis tentang situasi di Suriah, menekankan bahwa tuduhan itu didasarkan pada kebohongan, kemunafikan dan dukungan untuk terorisme.”
Pejabat Suriah ini menambahkan bahwa Damaskus akan melakukan segala upaya untuk menstabilkan situasi di negara itu dan menghilangkan semua hambatan dalam hal ini.
Baca Juga : Lagi, Jet-Jet Tempur Koalisi Saudi Mengebom Daerah-Daerah di Yaman
Amerika Serikat dan negara-negara Barat telah meningkatkan tekanan terhadap Suriah dan mendukung teroris dan militan Suriah sejak kerusuhan dimulai pada 2011.
Washington juga menyetujui sanksi yang disebut Caesar Act pada 11 Desember 2019 selama kepresidenan mantan Presiden Donald Trump terhadap Suriah.
Sanksi tersebut disetujui oleh Kongres AS setelah tiga tahun ketegangan antara Partai Republik dan Demokrat dan mulai berlaku pada awal 2020.
Departemen Keuangan AS juga mengumumkan Rabu lalu bahwa mereka telah menambahkan nama beberapa individu dan entitas Suriah ke daftar sanksi SDN.
Baca Juga : Pembentukan Tentara Suku di al-Hasakah di bawah Dukungan AS
Departemen Keuangan AS telah mengumumkan nama-nama delapan penjara di Suriah yang berada di bawah kendali dinas intelijen pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
Selain itu, 5 pejabat keamanan senior yang merupakan pengelola penjara-penjara ini masuk dalam daftar sanksi.