Teheran, Purna Warta – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa Iran dan Lebanon mempertahankan hubungan diplomatik dan menyatakan kesiapan penuh Teheran untuk berdialog dengan pejabat Lebanon mengenai hubungan bilateral. Ia juga mengumumkan kunjungan presiden mendatang ke Turkmenistan dan Kazakhstan.
Baca juga: Ghalibaf: Mahasiswa Iran Secara Historis Memimpin Perjuangan Melawan Penindasan
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei memulai jumpa persnya hari ini, Minggu, dengan mengucapkan selamat kepada para mahasiswa dalam rangka Hari Mahasiswa (16 Azar/7 Desember).
Juru bicara tersebut merujuk pada resolusi Majelis Umum PBB bulan Agustus, yang menyatakan bahwa tanggal 4 Desember ditetapkan sebagai Hari Internasional Menentang Tindakan Pemaksaan dan Sanksi Unilateral. Ia mencatat bahwa penetapan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat internasional atas penggunaan metode pemaksaan oleh beberapa negara untuk mencapai tujuan mereka.
Baghaei juga membahas kejahatan yang terus dilakukan oleh rezim Zionis di Gaza dan Tepi Barat, dengan melaporkan bahwa sekitar 400 orang telah gugur di wilayah tersebut sejak gencatan senjata. Ia berharap masyarakat internasional akan segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kejahatan dan agresi rezim Zionis di wilayah tersebut.
Dokumen Keamanan Nasional AS dan Agenda Israel
Menanggapi pertanyaan mengenai Dokumen Keamanan Nasional AS yang baru-baru ini diterbitkan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Iran pasti akan meninjau dokumen tersebut. Namun, ia mencatat bahwa pengamatan awal menunjukkan bahwa dokumen tersebut “secara gamblang mengungkap realitas tindakan” yang diambil oleh berbagai pemerintahan AS dengan kedok hak asasi manusia dan demokrasi di seluruh dunia.
Baghaei melanjutkan bahwa isi dokumen tersebut secara efektif menempatkan AS pada posisi hakim atas semua negara di dunia. Ia menekankan bahwa dokumen tersebut tidak menyebutkan hak-hak Palestina dan menegaskan bahwa, terkait Asia Barat, dokumen tersebut bukan tentang keamanan nasional AS, melainkan lebih merupakan “dokumen keamanan nasional untuk rezim Zionis,” yang sepenuhnya berfokus pada pemaksaan dominasi rezim tersebut di kawasan tersebut. Hal ini, menurutnya, menandakan keterlibatan AS dalam kelanjutan kejahatan rezim Zionis di kawasan tersebut.
Ia menyoroti pencantuman kemungkinan penyerangan fasilitas nuklir Iran dalam dokumen tersebut, dan menyebutnya sebagai bukti lebih lanjut atas tanggung jawab internasional AS terkait pelanggaran internasional ini.
Kedaulatan yang Teguh atas Kepulauan Iran
Baca juga: Aref Menolak Penggunaan Energi Nuklir Non-Damai di Iran
Menanggapi desakan Dewan Kerja Sama Teluk Persia (PGCC) yang terus-menerus untuk mengulangi klaim terkait tiga pulau Iran dan reaksi dari Kementerian Luar Negeri dan Ali Akbar Velayati, Baghaei bersikap tegas. Ia menyatakan: “Posisi kami jelas. Secara historis, hukum, dan faktual, tidak ada keraguan atau ambiguitas tentang kedaulatan Iran atas ketiga pulau tersebut.”
Ia menegaskan kembali bahwa pernyataan PGCC merupakan pengulangan klaim masa lalu yang sama sekali tidak diterima Iran. Ia menambahkan bahwa reaksi tokoh, media, dan politisi Iran terhadap isu-isu terkait kedaulatan nasional dan integritas teritorial Iran adalah wajar, karena setiap warga Iran sensitif terhadap hal ini. Baghaei menasihati negara-negara yang terlibat untuk memastikan bahwa pernyataan dan sikap mereka tidak “berpihak pada musuh utama kawasan, rezim Zionis.”
Baghaei menegaskan bahwa Iran secara konsisten berkomitmen pada persahabatan dan hubungan bertetangga yang baik dengan semua negara tetangga dan akan melanjutkan pendekatan ini sambil dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya dengan penuh wibawa.