Riyadh, Purna Warta – Arab Saudi mengecam keras seruan para menteri Israel untuk migrasi warga Palestina dari Jalur Gaza, dan mengatakan bahwa upaya internasional diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban Israel.
Baca Juga : Keluarga Israel dalam Laporan NY Times Bantah Berita Dugaan Pemerkosaan yang Dilakukan Anggota Hamas
Menteri Israel yang beraliran Hawkish, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, baru-baru ini menyerukan pemindahan penduduk Gaza dan pendudukan kembali wilayah yang terkepung untuk membangun permukiman baru Israel.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan Riyadh menggarisbawahi pentingnya upaya internasional bersama untuk mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas perang di Gaza, sambil menekankan penolakan tegas mereka terhadap pernyataan ekstremis oleh kedua menteri tersebut.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa pernyataan dan tindakan rezim Israel telah melanggar keputusan legitimasi internasional dan hukum humaniter internasional.
Gerakan Jihad Islam mengutuk Israel
Pada hari Minggu, Smotrich menyerukan pengusiran dua juta warga Palestina dari wilayah yang terkepung, sehingga hanya sekitar 200.000 warga Palestina yang tersisa.
Pernyataannya digaungkan pada hari Senin oleh Ben Gvir, yang menyerukan kembalinya pemukim Israel ke Gaza, dan mengatakan bahwa warga Palestina harus didorong untuk beremigrasi.
Komentar tersebut menuai kecaman luas, dan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menggambarkannya sebagai “fantasi” yang tidak realistis dan mendesak komunitas internasional untuk campur tangan.
Baca Juga : Ribuan Orang Hadiri Pemakaman Wakil Pemimpin Hamas di Beirut
Belanda juga mengecam pernyataan kedua menteri Israel tersebut sebagai hal yang “tidak bertanggung jawab”, dengan mengatakan “Ini tidak sesuai dengan solusi dua negara di masa depan, dengan negara Palestina yang kuat dan Israel yang aman.”
Raja Yordania Abdullah dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi juga menolak tindakan Israel untuk mengusir warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Sementara itu, Pelapor Khusus untuk Perumahan yang Layak, Balakrishnan Rajagopal, mengutuk pemindahan paksa penduduk di Gaza sebagai sebuah “tindakan genosida”, dan memperingatkan negara-negara lain untuk tidak mengambil bagian dalam tindakan tersebut.
Rajagopal membuat pernyataan tersebut dalam sebuah postingan di X, menyusul laporan media bahwa para pejabat Israel telah mengadakan pembicaraan rahasia dengan negara Kongo di Afrika dan beberapa negara lainnya mengenai potensi penerimaan emigran Gaza.
Pemindahan paksa penduduk Gaza merupakan tindakan genosida, terutama mengingat tingginya jumlah anak-anak, katanya, sambil memperingatkan bahwa pejabat Kongo atau negara-negara lain akan bersalah karena membantu dan bersekongkol dalam genosida jika mereka menyetujui pemindahan penduduk.
Baca Juga : Laporan: Israel Serang Gaza dengan 65 Ribu Ton Rudal dan Bom
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras Netanyahu
Rezim Israel mengobarkan perang di Gaza pada 7 Oktober setelah Hamas melancarkan Operasi Kejutan Badai Al-Aqsa terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan atas kekejaman rezim Israel terhadap warga Palestina.
Kampanye militer yang tiada henti telah menewaskan lebih dari 22.313 orang, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Setidaknya 57.296 warga Palestina juga terluka. Sepanjang perang, para pejabat rezim telah melontarkan rencana pemindahan paksa warga Palestina yang tinggal di Gaza ke negara lain.