Riyadh, Purna Warta – Otoritas Arab Saudi telah menangkap dan menghukum seorang profesor universitas selama 30 tahun penjara karena tweet kritis tentang House of Saud, kebijakan propagandanya, dan situasi keamanan di kerajaan.
Wartawan Saudi Turki al-Shalhoub, yang sebelumnya menyebabkan kegemparan publik setelah mengungkap rencana kontroversial Putra Mahkota Mohammed bin Salman terhadap situs-situs yang sangat dihormati di negara itu, men-tweet pada hari Selasa (27/12) bahwa Pengadilan Keamanan Negara telah mengeluarkan keputusan tentang Muhammad bin Mohsin al-Basra – seorang profesor di fakultas media Universitas Umm al-Qura di Mekkah.
Shalhoub mengutip serangkaian Tweet yang terhubung dari Basra, dan menulis bahwa dia mengecam kampanye disinformasi yang dilakukan oleh jaringan berita televisi al-Arabiya milik Saudi dan berbasis di Dubai, perselisihan diplomatik Qatar dengan Arab Saudi dan tiga negara Arab lainnya, dan situasi keamanan di negara tersebut.
“Pasukan keamanan Saudi hanya melakukan intervensi ketika kedaulatan House of Saud terancam; jika tidak, mereka tidak akan mengambil tindakan serius,” komentar wartawan itu.
Bulan lalu, Prisoners of Conscience, sebuah organisasi non-pemerintah independen yang mengadvokasi hak asasi manusia di Arab Saudi, melaporkan bahwa pejabat negara telah menahan juru kampanye pro-demokrasi Fadi Ibrahim Nasser atas tweet yang mengkritik pemerintah Saudi, dan kebijakan rezim Al Saud dengan vis-à-vis pengangguran di antara warga negara Saudi.
Awal bulan itu, organisasi hak asasi manusia mengatakan seorang aktivis Saudi telah menerima hukuman penjara 10 tahun karena menulis tweet yang mengkritik pemerintah.
The Prisoners of Conscience mengatakan pada saat itu bahwa apa yang disebut Pengadilan Kriminal Khusus di ibu kota Saudi, Riyadh, mengeluarkan putusan terhadap Abdullah Gailan pada 15 November, dan juga memberlakukan larangan perjalanan 10 tahun padanya.
Ratusan aktivis, blogger, intelektual, dan lainnya Saudi telah ditangkap sejak bin Salman memimpin urusan negara pada 2017 sebagai pemimpin de facto.
Tindakan keras yang agresif adalah tanda yang jelas dari toleransi yang hampir nol untuk perbedaan pendapat bahkan dalam menghadapi kecaman internasional atas tindakan represif.
Riyadh juga telah mendefinisikan kembali undang-undang anti-terorisme selama beberapa tahun terakhir untuk menargetkan aktivisme.