Islamabad, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Amir Abdullahian menyampaikan empat proposal untuk membantu rakyat Afghanistan pada pertemuan Organisasi Kerja sama Islam di Islamabad dan mengatakan: Mendorong negara-negara Islam, badan pemerintahan Afghanistan dan semua pihak untuk membentuk pemerintahan Afghanistan yang inklusif.
Husein Amir Abdullahian, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran tiba di Islamabad pagi ini (Minggu, 19/12) sebagai kepala delegasi politik Iran untuk menghadiri Pertemuan Darurat ke-17 Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja sama Islam di Afghanistan.
Baca Juga : Pro-Kontra Baghdad-Centcom, Poros Muqawamah Beri Peringatan
Dia pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri Republik Islam Pakistan, Shah Mahmood Qureshi karena telah menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah pertemuan luar biasa tersebut dan berkata: “Apa yang menyatukan kita di sini adalah krisis panjang di Afghanistan, yang dimensinya meningkat dari hari ke hari.”
Kami menganggap keamanan abadi dan stabilitas politik dan sosial di Afghanistan sejalan dengan kepentingan kolektif kawasan
Menteri Luar Negeri Iran menyatakan: “Republik Islam Iran telah mengevaluasi keamanan dan stabilitas politik dan sosial di Afghanistan yang sejalan dengan kepentingan kolektif kawasan. Kami percaya bahwa keamanan abadi dan stabilitas politik dan sosial di Afghanistan hanya mungkin terjadi melalui partisipasi kolektif yang tulus dan pemerintahan yang inklusif dan efektif di mana semua etnis dan agama berperan di dalamnya.”
Kepala dinas diplomatik mengingatkan bahwa “penundaan proses keamanan dan pemerintahan inklusif dalam hal ini akan memberikan kepada musuh rakyat Afghanistan sebuah kesempatan untuk mengaktifkan kembali jaringan luas para penjahat sosial dan menyebarkan kekacauan dengan penyebaran terorisme (ISIS), krisis ekonomi, kondisi kehidupan dan kebutuhan dasar yang kritis serta penyebaran kekacauan, kemiskinan dan kelaparan yang mana hal ini telah dialami oleh rakyat Afghanistan selama 20 tahun pendudukan. Semua itu akan dilakukan musuh untuk memaksakan pada pejabat Kabul dan rakyat negara ini supaya bisa di bawah kendali mereka lagi.”
Baca Juga : Upaya Qatar Pertemukan Mohammed Bin Salman dengan Erdogan
Amir Abdullahian melanjutkan: “Rekonsiliasi nasional, kohesi nasional dan partisipasi komprehensif dalam pemerintahan Bersama disertai dengan niat baik dan upaya baik dari negara-negara tetangga, kawasan dan negara-negara Islam lainnya dalam memerangi terorisme dan ketidakamanan, serta ketidakstabilan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan sebagai tindakan paling cepat untuk membantu dan mendukung rakyat Afghanistan dan menjamin masa depan mereka yang cerah.”
Lebih dari 5.000 orang Afghanistan memasuki Iran setiap hari
Menteri Luar Negeri menambahkan: Republik Islam Iran telah menampung jutaan pengungsi Afghanistan dan orang-orang terlantar selama 40 tahun terakhir. Para imigran dan orang-orang terlantar ini adalah hasil dari agresi dan pendudukan Amerika. Situasi krisis hari ini di Afghanistan telah menyebabkan gelombang migrasi harian ke Iran. Mereka melakukan emigrasi karena ketidakamanan, terorisme, krisis keuangan dan ekonomi. Lebih dari 5.000 orang Afghanistan memasuki Iran setiap hari.”
Dia menyatakan bahwa sampai saat ini Iran belum menerima bantuan internasional, dan menambahkan bahwa Republik Islam Iran karena islam dan kemanusiaan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan.
Kepala dinas diplomatik negara Iran mencatat: “Selain negara-negara yang menjadi penyebab sebenarnya dari situasi saat ini di Afghanistan, kita semua, terutama negara-negara Islam, harus memberikan bantuan yang cukup dan berkelanjutan kepada semua rakyat Afghanistan.”
Baca Juga : Siasat AS-Turki Menelan Kedaulatan Irak dengan Kaki-Tangan Kurdi
Selama 100 hari terakhir, kami telah mengirimkan lebih dari 13 kiriman bantuan kemanusiaan ke berbagai kota di Afghanistan.
Dia berkata: “Sejak awal perkembangan terakhir, Republik Islam Iran telah mencoba memfasilitasi lalu lintas manusia dan bantuan kemanusiaan sambil membiarkan perbatasannya terbuka. Selama 100 hari terakhir, ia juga telah mengirim lebih dari 13 kiriman bantuan kemanusiaan ke berbagai kota di Afghanistan dan memberikan bantuan ekstensif kepada pemerintah Afghanistan dan warga dalam perang melawan Covid-19, termasuk vaksinasi warga negara Afghanistan yang tinggal di Republik Islam.”
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Iran menyampaikan usulan untuk membantu rakyat Afghanistan:
Pertama, mendorong negara-negara Islam, Badan Pimpinan Afghanistan, dan semua pihak untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.
Kedua, rakyat Afghanistan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pembentukan dana keuangan antara negara-negara Islam diperlukan untuk tujuan ini.
Ketiga, Pembebasan aset keuangan Afghanistan adalah suatu keharusan.
Keempat, tidak ada keraguan bahwa negara-negara anggota PBB dan Sekretaris Jenderalnya dapat memainkan peran penting dalam membantu membentuk pemerintahan yang inklusif dan membantu rakyat Afghanistan untuk mencegah bencana kemanusiaan baru.
Baca Juga : Media AS Ungkap Peran Israel dalam Teror Qasem Soleimani
Dia mengatakan: “Kami berharap bahwa pemerintahan inklusif akan dibentuk di Afghanistan dengan partisipasi semua kelompok etnis dengan segera sehingga perwakilan dari pemerintah inklusif Afghanistan dapat menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Islam berikutnya dan meja Afghanistan terisi.”
Masalah Palestina hanya dapat diselesaikan dengan lenyapnya pendudukan ilegal atas tanah Palestina ini
Sebagai kesimpulan, Menteri Luar Negeri membahas krisis saat ini di Palestina dan menambahkan: “Kami percaya bahwa kembalinya semua orang Palestina ke tanah leluhur mereka dan pembentukan negara Palestina di seluruh tanah air bersejarah ini ke ibu kota Quds Suci harus terus berlanjut. Hal ini harus ditekankan oleh OKI.”
Amir Abdullahian menyatakan: “Proses kompromi dengan rezim palsu Israel dan normalisasi hubungan menunjukkan bahwa masalah Palestina hanya dapat diselesaikan dengan terhapusnya Palestina dari pendudukan illegal rezim Israel. Iran menegaskan kembali proposalnya untuk mengadakan referendum komprehensif dengan partisipasi semua penduduk utama Wilayah Palestina, termasuk Muslim, Kristen dan Yahudi, sebagai solusi demokratis.”
Baca Juga : Arab Saudi Buka Wilayah Udara Mekah dan Madinah Untuk PM Israel