Damaskus, Purna Warta – Ahmad Al-Shar’a (Abu Muhammad Al Julani), yang baru-baru ini memperkenalkan dirinya sebagai presiden periode transisi Suriah, dalam sebuah wawancara televisi mengklaim bahwa ia berusaha menjauhkan Suriah dari sistem pembagian jabatan berdasarkan kuota dan menjadikan kompetensi sebagai tolok ukur utama.
Baca juga: Presiden Turki Puji Kunjungan Al-Julani ke Negaranya
Ahmad Al-Shar’a (Al-Julani), yang baru-baru ini memperkenalkan dirinya sebagai presiden periode transisi Suriah, dalam wawancara televisi mengklaim bahwa ia berusaha menghapus sistem pembagian jabatan berdasarkan kuota dan menggantinya dengan standar kompetensi. Klaim ini disampaikan sementara sejumlah orang dekat Al-Shar’a, termasuk saudaranya, menduduki posisi tinggi dalam pemerintahannya.
Ia juga menegaskan bahwa semua pihak sepakat mengenai persatuan Suriah dan menolak pemisahan bagian mana pun dari negara tersebut. Saat ini, negosiasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sedang berlangsung untuk menyelesaikan isu di timur laut Suriah.
Julani juga mengklaim bahwa ia berupaya membentuk tentara nasional untuk seluruh warga Suriah.
Meskipun tindakan represif yang dilakukan oleh elemen-elemen yang berafiliasi dengan pemerintahan Julani terhadap para pendukung rezim sebelumnya atau warga yang menentang pemerintahannya semakin meningkat, ia mengklaim bahwa mereka telah mencapai “pantai keamanan” dalam tingkat perdamaian internal dan bahwa pemerintah Suriah akan menjadi jaminan bagi semua kelompok masyarakat.
Terkait ekonomi, Julani mengatakan bahwa ekonomi memerlukan penyediaan layanan seperti listrik, jalan, bank, dan lain-lain, setelah itu institusi ekonomi akan direformasi.
Ia menambahkan bahwa pasar bebas dan kemudahan investasi akan menciptakan banyak peluang kerja di Suriah.
Julani juga mengklaim bahwa Suriah berada di jantung dunia dan merupakan negara penting yang memiliki kepentingan bersama dengan semua negara di dunia.
Dengan kembali mengabaikan tindakan represif yang luas yang dilakukan oleh elemen-elemen pemerintahan terhadap oposisi kelompok-kelompok yang berkuasa di Damaskus, ia mengklaim bahwa rezim sebelumnya telah memperburuk perang saudara di Lebanon dan melakukan pembagian kekuasaan agar semua pihak tetap bergantung padanya.
Julani mengklaim bahwa rezim sebelumnya telah mengubah Suriah menjadi bengkel terbesar dan eksportir utama captagon (sejenis pil narkotika).
Ia juga menyatakan bahwa pemilihan presiden membutuhkan waktu antara empat hingga lima tahun, dan mengumumkan kepada semua pihak bahwa hingga saat itu, ia akan memonopoli kekuasaan.
Baca juga: Al-Julani akan Kunjungi Turki atas Undangan Erdoğan
Dengan mengabaikan dukungan luas Republik Islam Iran terhadap rakyat dan perlawanan Palestin – yang atas dasar itu pula Iran mendukung Suriah sebagai salah satu poros perlawanan untuk membantu Palestina —Al-Shar’a mengklaim bahwa kelompok bersenjata Iran di era rezim sebelumnya merupakan ancaman strategis bagi seluruh kawasan.
Ia berjanji akan menyediakan ruang yang luas bagi kebebasan dalam kerangka hukum di Suriah. Namun, Al-Julani tidak menyinggung kelanjutan tindakan represif terhadap oposisi dan kelompok minoritas di berbagai wilayah Suriah.