Damaskus, Purna Warta – Presiden pemerintahan transisi Suriah akan pergi ke Turki atas undangan Erdoğan
Dalam kunjungan ini, selain kerja sama keamanan, pengembangan hubungan ekonomi juga akan dibahas dan dikaji.
Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, Ahmad al-Julani atau Ahmad Al-Shar’a, Presiden Pemerintahan Transisi Suriah, memilih Riyadh, ibu kota Arab Saudi, sebagai tujuan pertama perjalanan luar negerinya sebagai pemimpin baru Suriah. Namun, tujuan keduanya adalah Istana Beştepe di Ankara, ibu kota Turki.
Baca juga: Tuntutan Utama Erdoğan dalam Pertemuannya dengan Al-Julani
Tampaknya, dalam dinamika terbaru persaingan politik regional, Turki ingin memastikan bahwa Al-Shar’a tidak memilih negara seperti UEA, Mesir, atau Qatar sebagai tujuan berikutnya dan justru pergi ke Turki. Namun, ada perbedaan penting: jika perjalanan ke Riyadh adalah keinginannya sendiri, kunjungannya ke Turki terjadi atas undangan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan.
Fahrettin Altun, Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, dalam sebuah pernyataan resmi menyatakan: “Ahmad Al-Shar’a, Presiden Transisi Republik Arab Suriah, akan melakukan kunjungan ke Ankara atas undangan Recep Tayyip Erdoğan. Dukungan Turki terhadap pemerintahan transisi dan rakyat Suriah, serta hubungan antara kedua negara, akan dibahas.”
Salah satu isu penting yang berasal dari tradisi politik Suriah —dan hingga kini belum dianalisis secara mendalam dan realistis oleh para pejabat Ankara— adalah identitas Arab. Bahkan pada era Bashar Al-Assad, dalam proses normalisasi hubungan, Suriah lebih memilih untuk memulai kerja sama dengan Irak, Mesir, UEA, dan Arab Saudi.
Di awal pemerintahan Ahmad Al-Shar’a dan Menteri Luar Negeri kabinetnya, Al-Shaibani, pola yang sama kembali terlihat, di mana dunia Arab tetap menjadi prioritas utama bagi Damaskus.
Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, Suriah masih berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab. Namun, dalam konteks ini, Turki memiliki posisi yang unik, yang membuat pengelolaan hubungan Damaskus–Ankara menjadi lebih kompleks dan memiliki dimensi teknis yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya.
Faktor-faktor Utama dalam Hubungan Suriah-Turki
Pertama, pemerintahan saat ini di Suriah, yang berasal dari kelompok yang dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Sham, adalah organisasi yang didukung oleh Turki. Banyak anggota penting dan menteri dalam pemerintahan ini memiliki kedekatan dengan Turki atau pernah belajar di sana.
Kedua, Suriah memiliki perbatasan darat sepanjang 915 kilometer dengan Turki, dan hingga kini sebagian besar wilayah barat Sungai Eufrat masih dikuasai oleh pasukan militer Turki.
Ketiga, hampir 4 juta pengungsi Suriah tinggal di Turki.
Keempat, ada sensitivitas terkait rantai pasokan barang dan ekonomi.
Terakhir, terdapat keterkaitan antara pendekatan politik-keamanan Turki dan PKK dengan wilayah-wilayah Kurdi di utara Suriah.
Alasan di Balik Pendekatan Hati-hati Al-Julani atau al-Shar’a dalam Hubungan Suriah-Turki
Faktor-faktor di atas membuat al-Julani atau al-Shar’a terpaksa mengedepankan pendekatan hati-hati dalam mengelola hubungan antara Suriah dan Turki. Namun, tampaknya Turki sangat terburu-buru, dan selain banyak pertemuan serta komunikasi rahasia di balik layar, kita juga telah menyaksikan beberapa pejabat pemerintahan Erdoğan yang melakukan kunjungan ke Suriah.
Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, dan Ibrahim Kalın, Kepala Dinas Intelijen Turki, masing-masing telah melakukan kunjungan ke Suriah setidaknya dua kali. Selain itu, tokoh penting seperti Anas al-Khatib, Kepala Intelijen Suriah saat ini, telah menempuh pendidikan di Turki dan mendapatkan konsultasi langsung dari Kalın serta penasihat berbahasa Arab Erdoğan.
Pendekatan Erdogan dalam Diplomasi Internasional dan Perolehan Keuntungan Politik
Melihat secara sekilas perilaku dan pendekatan kebijakan luar negeri Erdoğan menunjukkan bahwa setelah setiap perubahan politik, keamanan, perang, atau gencatan senjata, tim Erdoğan segera turun tangan untuk mendapatkan serangkaian keuntungan dari tim yang baru muncul.
Seperti yang kita saksikan 12 tahun yang lalu selama gelombang pemberontakan di Tunisia dan Mesir, tindakan serupa dilakukan oleh Erdoğan dan anggota tim keamanan, politik, serta ekonominya. Setelah itu, perilaku yang sama juga terlihat dengan jelas di Sudan, Somalia, Libya, Afghanistan, dan Nagorno-Karabakh.
Ketika debu dari pelarian pemerintah Ashraf Ghani dan kedatangan Taliban di Afghanistan belum mereda, tim Erdoğan, dengan perantara Qatar dan Pakistan, segera menghubungi Taliban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kontrol atas keamanan Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul. Sekarang, pendekatan sebelumnya diulang dengan intensitas yang lebih tinggi, dan sejak hari-hari pertama, pejabat Partai yang berkuasa di Turki berusaha keras untuk mendapatkan “keuntungan emas” di Suriah.
Baca juga: Ahmad Al-Shar’a Berencana Batasi Senjata Hanya di Tangan Pemerintah
Posisi dan Tujuan Utama Pemerintah Ankara dalam Hubungannya dengan Pemerintahan Transisi Suriah
Melihat pernyataan dan posisi terbaru dari Erdoğan, Fidan, Kalın, dan Ömer Polat (Menteri Perdagangan Turki), terlihat bahwa pemerintah Ankara telah menyiapkan serangkaian tuntutan dan proposal untuk diajukan kepada Ahmad al-Shar’a. Tujuan utama dari proposal ini antara lain adalah:
A) Mencapai kesepakatan keamanan baru dengan pemerintah transisi Suriah untuk menanggulangi pengaruh organisasi afiliasi PKK di utara Suriah.
B) Mengambil keputusan bersama mengenai keberadaan atau ketidakhadiran pasukan Amerika Serikat dan Rusia di Suriah.
C) Menghidupkan kembali dan melaksanakan perjanjian perdagangan bebas antara Turki dan Suriah.
D) Berusaha untuk mendapatkan bagian terbesar dari “kue besar” pendapatan yang berasal dari rekonstruksi Suriah untuk kontraktor-kontraktor Turki.
E) Menjual drone dan senjata militer buatan Turki ke Suriah.
F) Berupaya menandatangani perjanjian kontrak minyak dengan Suriah.
G) Mengorganisasi media, lembaga budaya, dan keamanan luar negeri Turki di Suriah.
H) Melakukan negosiasi mengenai peran dan hak kekuasaan bagi kelompok politik yang dipimpin oleh Hadi al-Bahra dalam pemerintahan baru Suriah.