Beirut, Purna Warta – Menurut surat kabar Lebanon Al-Akhbar menulis bahwa para pejabat senior keamanan Lebanon semakin khawatir terhadap memburuknya situasi keamanan di perbatasan timur hingga utara negara tersebut, khususnya jika Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap Iran.
Al-Akhbar menyebutkan bahwa kekhawatiran ini didasarkan pada sejumlah informasi lapangan dan politik yang menunjukkan kemungkinan Lebanon kembali dijadikan arena penyelesaian konflik regional dan internasional. Disebutkan bahwa jika perang terhadap Iran pecah, Lebanon tidak akan berada di luar pusaran konflik, melainkan akan menjadi sasaran langsung tekanan keamanan, militer, dan politik.
Menurut laporan surat kabar tersebut, kekhawatiran meningkat secara signifikan setelah sejumlah pejabat tinggi Lebanon menerima informasi mengenai pertemuan tertutup Abu Muhammad al-Jolani, pemimpin swadeklarasi Suriah, dengan sejumlah tokoh pimpinan Tahrir al-Sham. Berdasarkan informasi yang diperoleh, al-Jolani menegaskan kepada para anggota kelompok tersebut bahwa “sekarang giliran Hizbullah, dan kami tidak akan pernah melupakan balas dendam.”
Sejumlah sumber keamanan menekankan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dipisahkan dari niat yang telah direncanakan sebelumnya untuk memanfaatkan setiap perkembangan regional, khususnya setiap konfrontasi dengan Iran, guna membuka front baru melawan Lebanon melalui perbatasan timur. Menurut mereka, pernyataan ini harus dilihat dalam konteks persiapan lapangan yang lebih luas di kawasan perbatasan.
Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa eskalasi retorika ini sebagian dipengaruhi oleh atmosfer politik yang diciptakan oleh Ahmad al-Sharaa (Abu Muhammad al-Jolani) setelah pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Desember lalu. Pada saat itu, al-Jolani menyatakan bahwa Suriah bergabung dalam skema “perang melawan terorisme”, sebuah langkah yang secara praktis memberikan payung dukungan politik Amerika Serikat terhadap setiap tindakan keamanan atau militer berikutnya yang dilakukan atas nama tersebut.
Mereka juga menyatakan bahwa keputusan Amerika Serikat meninggalkan kelompok Kurdi di timur Suriah menyampaikan pesan kepada al-Sharaa bahwa Washington mendukung Suriah yang bersatu di bawah pemerintahannya, atau setidaknya tidak menentangnya. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah baru Suriah dan memperkuat keyakinan al-Jolani bahwa setiap langkah keamanan atau militer yang diambil dengan dalih memerangi terorisme tidak akan menghadapi penentangan serius dari Amerika Serikat, terutama jika langkah-langkah tersebut ditujukan terhadap pihak-pihak yang dianggap musuh oleh Washington.
Menurut sumber-sumber keamanan tersebut, pemantauan terhadap pengerahan tidak biasa unsur-unsur teroris di perbatasan Suriah–Lebanon—termasuk unit-unit dan pasukan Chechnya, Uzbekistan, Uighur, dan kelompok lain yang dikenal dengan aksi pembantaian dan kekerasan berdarah—serta pemindahan mereka dari garis depan wilayah yang sebelumnya dikuasai Pasukan Demokratik Suriah (QSD), telah semakin meningkatkan kekhawatiran dan memunculkan pertanyaan mengenai peran yang direncanakan bagi mereka di perbatasan timur Lebanon.
Sumber-sumber tersebut memperingatkan bahwa persiapan yang sedang dilakukan berlangsung dengan koordinasi tidak langsung dengan Israel, dan bahwa kehadiran kelompok-kelompok berpengalaman dalam pembunuhan massal di wilayah operasi bukanlah fenomena sementara, melainkan indikasi yang sangat berbahaya.
Dalam konteks ini, pengumuman pelaksanaan latihan militer dengan amunisi tempur pada 10 Februari di wilayah Qalamoun, dekat perbatasan Lebanon, bersamaan dengan pembicaraan mengenai kesiapan Amerika Serikat untuk menyerang Iran, dipandang sebagai tanda lain dari rampungnya persiapan lapangan.
Sumber-sumber itu menyatakan kekhawatiran bahwa jika konflik regional pecah, latihan militer tersebut dapat dijadikan kedok nyata untuk membuka perbatasan timur Lebanon dengan dalih-dalih yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Dengan merujuk pada pernyataan Kementerian Dalam Negeri kelompok pemberontak Suriah pada hari Minggu mengenai apa yang disebut sebagai “Kelompok al-Mazzeh”, serta tuduhan terhadap Hizbullah terkait penyediaan rudal dan drone kepada kelompok tersebut, para sumber menilai hal itu sebagai bagian dari persiapan politik dan media untuk tahap baru eskalasi, di mana dua dalih—“campur tangan Hizbullah dalam urusan Suriah” dan “keberadaan sisa-sisa rezim sebelumnya”—digunakan untuk meningkatkan ketegangan terhadap Lebanon.
Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa kedua dalih itu tidak berdasar dan sepenuhnya tidak sah, serta menimbulkan kecurigaan bahwa dalih tersebut digunakan dalam kerangka rencana yang lebih luas guna melayani agenda Israel. Mereka menegaskan bahwa Hizbullah tidak berada dalam posisi untuk mencampuri urusan internal Suriah, dan kelompok tersebut dengan cepat membantah segala keterkaitan dengan kelompok yang dituduhkan.
Lebih lanjut disebutkan bahwa penyelidikan Angkatan Darat Lebanon, dinas intelijen, dan lembaga keamanan Lebanon menunjukkan bahwa sejumlah perwira rezim Suriah sebelumnya yang tinggal di Lebanon merupakan pejabat berpangkat rendah, sebagian menikah dengan perempuan Lebanon, tidak memiliki surat perintah penangkapan, tidak tercatat melakukan aktivitas keamanan atau militer, dan sepenuhnya mematuhi hukum Lebanon. Selain itu, Damaskus tidak pernah menyerahkan daftar nama perwira yang diklaim buron dan berada di wilayah Lebanon. Para pemberontak yang berkuasa di Suriah, menurut sumber tersebut, mengetahui bahwa para perwira senior rezim sebelumnya tersebar di wilayah lain.
Sejak al-Jolani mengambil alih kekuasaan di Suriah, tampak jelas bahwa Damaskus memilih mempertahankan situasi konfrontatif dengan Lebanon. Meski al-Jolani berulang kali menegaskan bahwa pemerintahannya tidak berniat mencampuri urusan Lebanon, tidak ada langkah positif berarti yang diambil Damaskus terhadap Lebanon, kecuali beberapa koordinasi keamanan terbatas, sementara sebagian besar isu penting bersama kedua negara tetap tanpa penyelesaian.