6 Ambiguitas Strategis Perlawanan Palestina terhadap Rencana Trump untuk Gaza

Trump

Beirut, Purna Warta – Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina meyakini bahwa rencana yang digagas Presiden AS Donald Trump untuk Gaza bertujuan untuk menduduki kembali wilayah tersebut dalam kerangka internasional sekaligus mengkriminalisasi perlawanan. Karena itu, mereka menolak isi rencana tersebut, menekankan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza, menolak bentuk pengawasan asing atas wilayah itu, serta menuntut jaminan yang jelas.

Baca juga: PBB: Wacana Zona Aman di Gaza Selatan Adalah Hal yang “Mengejek”

Harian Lebanon al-Akhbar pada Kamis melaporkan tentang rencana Trump untuk Gaza dan reaksi kelompok-kelompok perlawanan Palestina, seraya menyebutkan bahwa Hamas dan faksi-faksi lain masih melanjutkan konsultasi internal dan eksternal mengenai usulan AS itu. Beberapa poin dalam rencana tersebut telah menuai penolakan mendasar. Menurut faksi perlawanan, rencana Trump dalam bentuknya saat ini adalah “ancaman langsung” terhadap masa depan Jalur Gaza, rakyatnya, serta isu Palestina secara keseluruhan, sekaligus “pelemahan dan kriminalisasi proyek perlawanan nasional.”

Menurut sumber yang mengetahui jalannya perundingan dan berbicara kepada al-Akhbar, isu-isu utama yang menjadi sorotan Hamas dan kelompok Palestina lainnya adalah sebagai berikut:

Pasukan Internasional: Poin 15 dan 16 menyebutkan pembentukan “Pasukan Internasional Penstabilan” dengan partisipasi AS, Eropa, dunia Arab, Israel, Mesir, dan Yordania. Hamas menilai ini berarti pendudukan ulang Gaza dalam bingkai internasional. Mereka menuntut penarikan penuh Israel serta penjelasan rinci terkait identitas, jumlah, peran, wewenang, dan lokasi penempatan pasukan tersebut.

Perlucutan Senjata: Rencana AS secara eksplisit menyerukan perlucutan senjata kelompok perlawanan, penghancuran infrastruktur militer dan terowongan, pencegahan masuknya senjata, bahkan pengusiran kader perlawanan. Hamas menolak hal ini dengan menegaskan bahwa perlawanan bersenjata adalah hak sah rakyat Palestina. Salah satu usulan yang muncul adalah pemisahan antara senjata ofensif dan defensif.

Badan Transisi Internasional: Rencana itu mengusulkan pembentukan badan internasional dengan partisipasi AS, Eropa, dunia Arab, dan negara Islam, bahkan dipimpin langsung oleh Donald Trump. Hamas menolak hal ini karena berarti menerima Gaza di bawah “perwalian internasional” atau bentuk baru pendudukan. Mereka menuntut agar lembaga pengelola Gaza bersifat sepenuhnya Palestina dan lokal.

Zona Penyangga & Keamanan Israel: Rencana itu mengaitkan Gaza dengan “jaminan keamanan Israel” dan syarat menjadi wilayah “bebas terorisme dan ekstremisme.” Hamas menolak pendekatan ini karena berarti menjadikan keamanan Israel sebagai tolok ukur, yang mencabut hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan. Hamas menuntut penarikan penuh dan segera pasukan pendudukan dengan jaminan internasional yang jelas.

Dialog Antaragama: Pasal 18 rencana tersebut menyerukan “dialog antaragama” berbasis toleransi dan koeksistensi. Hamas menilainya sebagai upaya mengalihkan isu nasional Palestina ke arah konflik agama demi menguntungkan narasi Israel. Karena itu, Hamas kemungkinan akan menuntut penghapusan atau revisi pasal tersebut guna mencegah tafsir yang berujung pada “normalisasi keagamaan.”

Baca juga: Miliarder AS Berupaya Membeli Jaringan Berita Besar demi Kepentingan Israel

Rekonstruksi Gaza: Rencana Trump mengaitkan rekonstruksi Gaza dengan reformasi Otoritas Palestina dan proses politik jangka panjang. Hamas menolak pengaitan ini, menyebutnya sebagai bentuk pemerasan politik yang akan menunda rekonstruksi. Mereka menuntut rekonstruksi segera tanpa prasyarat politik apa pun.

Sementara itu, kanal 12 Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengubah sejumlah pasal dalam rencana Trump, khususnya terkait syarat penarikan Israel dari Gaza, bahkan sebelum isi rencana diumumkan secara resmi. Perubahan itu menuai keberatan negara-negara Arab dan Islam. Namun, meski ada penolakan, Trump tetap memutuskan mengumumkan rencana tersebut, termasuk klausul yang membatasi penarikan militer Israel dan mencegah kebangkitan kembali kekuatan Hamas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *