Purna Warta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melontarkan rencana menyediakan vaksin covid dosis ketiga atau booster kepada masyarakat, baik lewat skema berbayar ataupun yang biayanya ditanggung pemerintah. Rencana tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR, Rabu (25/6).
Menanggapi hal itu, WHO, pakar kesehatan, lembaga konsumen, hingga warga, ramai-ramai mengecam rencana pemerintah Indonesia menyediakan dosis ketiga vaksin covid-19 atau booster untuk masyarakat pada awal tahun 2022.
Kesemua pihak menilai, pemerintah Indonesia sebaiknya fokus meningkatkan jumlah orang yang mendapatkan dosis vaksin pertama dan kedua.
Kekinian, persentase warga yang sudah mendapatkan vaksin covid-19 dosis pertama dan kedua baru 20 persen.
Penasihat Senior untuk Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Diah Saminarsih, menyatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum menyarankan untuk booster pada saat ini.
Sebab, prinsip-prinsip moral dalam prinsip equity dan keberadilan yang harus dikedepankan dalam kondisi pandemi saat ini.
“Masih banyak orang dari kelompok populasi rentan juga yang belum divaksin secara lengkap dalam dua dosis,” ujar Diah kepada BBC News Indonesia dalam sambungan telepon dari Jenewa, Swiss, Kamis (26/8) pekan lalu.
Guru Besar di Fakultas Kedokteran UI, Profesor Tjandra Yoga Aditama, menyarankan agar pemerintah lebih terfokus pada peningkatan cakupan vaksinasi covid yang masih sekitar 20%.
“Lebih baik sekarang kita meningkatkan pemerataan dulu. Kalau direncanakan 2022 kita lihat lagi perkembangan, mungkin ada kebijakan yang dibuat lebih firm lagi,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menyarankan pemerintah harus fokus dulu untuk vaksin dosis pertama dan dosis kedua yang sampai sekarang belum mencapai target.
“Soal booster boleh direncanakan, tapi tidak boleh di-blowup lebih dulu melainkan bagaimana menuntaskan vaksinasi untuk sekitar 180 juta penduduk seperti yang ditargetkan itu,” ujar Tulus.