Jakarta, Purna Warta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kebolehan presiden ikut berkampanye. Mereka menilai memang secara aturan tidak masalah, tapi sebaiknya presiden menjaga etik moral.
“Presiden boleh ikut kampanye atau tidak? Menurut saya boleh boleh saja, dari sisi aturan tidak ada yang dilanggar,” kata Juru Bicara TPN, Imam Priyono kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Imam mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden boleh kampanye dan memihak tidak melanggar aturan apapun. Namun, ia menilai secara moral, presiden seharusnya memiliki moral etik yang tinggi.
“Tapi kalau bicara ideal mungkin baiknya presiden memiliki etik moral atau standar etik moral etik yang tinggi,” sambungnya.
Menurut Imam, jika presiden memiliki standar etik yang tinggi, maka para menterinya pun akan mengikuti langkah presiden. Selain itu, kata dia, rakyat juga akan mengapresiasi sikap tersebut.
“Sehingga dengan mudah para stafnya, para menterinya juga bisa mencontoh dan ini akan lebih diapresiasi oleh masyarakat luas,” jelas dia.
Imam berharap Jokowi sebagai presiden dapat menghindari conflict of interest atau konflik kepentingan. Terlebih, kata Imam, putra dari Jokowi merupakan peserta Pilpres 2024.
“Lebih dari itu tentu kita berharap presiden bisa memainkan politik kebangsaan atau high politics, bukan politik elektoral yang sesungguhnnya akan sangat dekat dengan conflict of interset,” ungkapnya.
“Apalagi kita sama-sama tau putra dari presiden ini juga menjadi bagian dari kontestan, mudah-mudahan pemimpin kita bijaksana dan punya moral etik yang tinggi,” imbuh dia.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan hal itu usai menyaksikan penyerahan pesawat C-130J A-1344 Super Hercules, Helikopter AS-550 Fennec, dan Helikopter AS-565 Panther dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke TNI AU di Pangkalan TNI AU Halim. Jokowi bicara presiden boleh kampanye dan memihak saat ditanya soal menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,” jawab Jokowi.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan sebuah polemik di tengah para politikus dan masyarakat secara umum karena dapat mengundang terjadinya konflik kepentingan.