Purna Warta – Sekitar 150 mahasiswa Papua dan Papua Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6). Mereka menolak rencana pemerintah dan DPR RI melakukan pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru di Papua.
Gelombang penolakan pemekaran Papua terus terjadi mulai dari Papua ke beberapa daerah hingga hari ini di Senayan, Jakarta. Puluhan aparat kepolisian berjaga di lokasi demonstrasi. Gerbang utama Gedung DPR juga tampak dipasang kawat berduri.
Massa pun terlihat membawa atribut aksi, salah satunya spanduk bertuliskan, “Menolak Tegas Deklarasi DOB Papua Oleh Bupati Mimika”.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng sempat mendeklarasikan dukungan rencana daerah otonom baru (DOB) Papua dan otonomi khusus (Otsus) Jilid II. Hal ini dibantah oleh sejumlah aktivis Papua, dan menganggap Eltinus tidak mewakili warga Papua.
Aktivis Papua Ambrosius Mulait menyatakan, seluruh masyarakat asli Papua menolak pemekaran wilayah. Karena menurutnya, hal ini hanya menguntungkan para pejabat elit Papua dan pemerintah pusat.
“Hentikan semua program yang tidak menguntungkan orang Asli Papua. Rakyat Papua menilai program Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru merupakan pendudukan Indonesia di Papua Barat, yang akan merusak hak-hak orang Papua,” kata Ambrosius, Rabu (29/6/).
Mahasiswa mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang pembentukan daerah otonomi baru Papua yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
“Realitas beberapa pemekaran kabupaten yang ada saja terjadi operasi militer. Dalam operasinya membunuh dan membantai rakyat Papua, apalagi dengan pemekaran provinsi, pasti orang Papua akan musnah,” tegasnya.