Jakarta, Purna Warta – Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP berbicara soal netralitas Presiden Joko Widodo pada momen Pilpres 2024. Menurut Hasto, legacy presiden seharusnya memastikan pemilu berjalan jujur dan adil.
“Legacy seorang pemimpin termasuk presiden itu adalah di dalam tanggung jawab memastikan pemilu dapat berjalan secara demokratis, jujur, adil dan mencegah suatu perlakuan yang tidak adil, mencegah agar aparatur negara, TNI Polri itu beesifat netral,” kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2024). Hasto menjawab apakah PDIP masih menyakini netralitas Jokowi usai pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.
Hasto mengatakan menurut Undang-undang Jokowi dituntut untuk netral. Di mengatakan itu menjadi harapan PDIP.
“Pak Jokowi selaku presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, oleh UU dan pranata politik yang baik, norma-norma demokrasi yang baik dituntut untuk netral. Ini yang menjadi harapan dari PDIP dan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan rakyat akan semakin cerdas menyampaikan sikap jika pemimpin bersikap tak netral. Menurutnya, gerakan arus bawah akan semakin besar ketika pihak yang seharusnya netral justru bersikap tak netral.
“Ketika ada pemimpin yang seharusnya netral tetapi tidak netral maka rakyat yang semakin cerdas akan menyampaikan sikapnya. Kita lihat ada ketua RT Jawa Tengah yang berani melakukan perlawanan, ada Ibu Sinta di Unpad berani membela kepentingan mahasiswa,” kata Hasto.
“Jadi gerakan arus bawah ini justru akan semakin membesar ketika pihak-pihak yang seharusnya netral, menjadi tidak netral,” lanjutnya.
Hal tersebut akan membentuk aspirasi masyarakat yang semakin matang untuk menuntut aparatur negara agar berlaku adil dan apabila hal ini terjadi secara instan bisa menimbulkan kekacauan tingkat nasional.