Jakarta, Purna Warta – PDI Perjuangan merespons permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penghujung masa jabatannya dengan menegaskan bahwa kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan hanya meminta maaf.
Baca juga: Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta, PKB Tak Mau Terburu-buru
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya, kami yang selama ini menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, di Lenteng Agung, Jakarta, pada Sabtu (3/8/2024).
Hasto menekankan bahwa pertanggungjawaban atas kebijakan adalah hal yang utama, bukan sekadar permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat terlebih dahulu, bukan permintaan maafnya yang diutamakan,” tambah Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan permohonan maaf saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/8/2024). Jokowi meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama masa jabatannya.
“Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami menjalankan amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi.
Baca juga: Cara Menteri PUPR Cegah IKN Jadi Kota Hantu
Jokowi mengakui bahwa dirinya tidak sempurna dan menyadari bahwa tidak mungkin bisa memenuhi harapan semua pihak.
“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT,” ujar Jokowi.