Purna Warta – Anggota DPRD Jawa Timur Mathur Husairi meminta polisi mengusut kasus bantuan sosial (bansos) berupa beras berkutu dari Kementerian Sosial untuk warga miskin dan kurang mampu di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
“Kasus di Bangkalan ini merusak citra Kemensos RI. Oleh karena itu, polisi perlu mengusut perusahaan penyalur bantuan tersebut,” katanya dalam keterangan pers di Bangkalan, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (5/8).
Kasus beras bansos berkutu yang disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 dari Kemensos itu merupakan kiriman dari salah satu perusahaan. Menurutnya, aparat perlu mengusut hal itu, apalagi bantuan tersebut untuk warga yang sangat membutuhkan.
“Atas dasar itulah, kami meminta agar aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.
Beras bantuan sosial yang ditemukan berkutu dan berbau apak itu ditujukan untuk 3.000 penerima bantuan. Beras itu tiba di kantor Dinas Sosial Bangkalan pada 31 Juli dan 4 Agustus lalu. Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak pun melakukan inspeksi mendadak ke Bangkalan.
Kala itu, Wagub meminta agar pendistribusian beras bantuan tersebut ditahan sementara dan meminta agar beras berkutu itu diganti dengan beras bagus dan layak konsumsi.
Terkait permintaan anggota DPRD Jatim itu, Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino menyatakan telah melakukan penyelidikan dengan meminta penjelasan para pihak yang terlibat.
Kementerian Sosial sendiri mengklaim telah mengganti bantuan sosial atau bansos berupa beras berkutu yang ditemukan di Bangkalan dengan beras kualitas yang lebih baik.
Kepala Dinsos Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta mengatakan pihaknya bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah melakukan pendataan dan mengganti beras berkutu tersebut.
“Kami lakukan pendataan. Setelah lengkap kami langsung lakukan pengiriman. Beras yang lama langsung diangkut, bersamaan dengan penurunan beras pengganti,” kata Wibagio dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8).
(Antara)