Jakarta, Purna Warta – Spekulasi mengenai dugaan Presiden Jokowi menjadi Ketua Tim Sukses Prabowo-Gibran, yang berasal dari M Guntur Romli semakin marak terdengar. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta kepada semua pihak untuk berhenti melakukan politik spekulatif yang mengandalkan tuduhan, asumsi, atau bahkan konspirasi.
“Pernyataan spekulatif semacam itu menunjukkan kepanikan saat melihat elektabilitas kandidat mereka tidak kunjung membaik sehingga masih melontarkan tuduhan tanpa dasar yang tidak terpuji,” kata Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).
Kedua, pernyataan semacam itu tidak mencerdaskan para pemilih.
“Semburan dugaan yang cenderung memecah-belah seperti itu tidak ada manfaatnya untuk publik,” lanjut Dedek.
Sebelumnya, Politisi PDIP Guntur Romli menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Guntur menyebut pihaknya akhir-akhir ini jarang melihat Ketua TKN Prabowo-Gibran tampil di publik.
“Kita juga bertanya-tanya kemana Ketua TKN Prabowo-Gibran? Tidak pernah seperti Mas Arsjad Rasjid yang muncul dari TPN Ganjar dan Mahfud, tapi Ketua TKN Prabowo-Gibran seperti Gibran sendiri ketika diundang untuk dialog debat di kampus-kampus menghilang,” kata Guntur saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di Youtube detikcom Rabu (29/11/2023).
“Jangan-jangan mungkin benar seperti disampaikan oleh Ade, jangan-jangan ketua di tim pemenangan di situ adalah Pak Jokowi,” imbuhnya.
Guntur menilai bila Jokowi jadi timses maka kegelisahan masyarakat soal Orde Baru terjadi. Dia juga menyebut akan terjadi penyalahgunaan wewenang.
“Dan kalau itu benar terjadi, maka soal kegelisahan yang muncul di masyarakat, soal penyalahgunaan wewenang soal ancaman yang terjadi di Orde Baru, kekuasaan terpusat pada presiden yang bisa mengatur segalanya, mengatur koalisi partai politik,” ujarnya.
Menurut Guntur, apabila penyalahgunaan wewenang terjadi, maka itu sudah masuk kategori curang dalam berpolitik karena hal itu sudah tidak sejalan dengan prinsip pemerintah yang seharusnya netral.