Jakarta, Purna Warta – Seluruh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, dinonaktifkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena telah melakukan masalah serius dalam pendataan pemilih yang mengakibatkan pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) harus diulang.
“Kami sudah menonaktifkan atau memberhentikan sementara tujuh anggota PPLN. Karena kan ada problem dalam tata kelola pemilu di Kuala Lumpur,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Hasyim menuturkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur akan diambil alih oleh KPU RI. Nantinya, kata dia, ada beberapa anggota yang akan ditugaskan ke Kuala Lumpur.
“Kita ambil alih. Nanti ada beberapa anggota KPU Pusat yang kita tugaskan untuk melaksanakan ini dan kemudian didukung oleh tim sekretariat jenderal,” ujarnya.
Hasyim mengatakan langkah awal KPU dalam menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur ialah melakukan pemutakhiran data pemilih. Hal itu lantaran dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023 lalu, dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), kurang lebih hanya 12% pemilih yang dicoklit
Hasyim mengatakan kendala dalam proses coklit itu lantaran alamat dari para pemilih. Dia menyebut hanya sekitar 62 ribu yang alamatnya dapat dikenali.
“Kita teliti ya. Belum kita bisa pastikan, tapi kira-kira begini, 497 ribu itu DP4, data penduduk potensial pemilih,” ujarnya.
“Dan kemudian dicek yang alamatnya dikenali, itu sekitar 62 ribu dan yang lain itu alamatnya tidak dikenali. Karena apa? KL, Malaysia begitu aja,” sambung dia.
Hasyim pun mengatakan pihaknya akan lebih teliti dalam melakukan pemutakhiran ulang data pemilih. Hasyim menyebut kemungkinan pemutakhiran ulang data pemilih di Kuala Lumpur akan mengalami penurunan.
“Sehingga sangat mungkin jumlah pemilih yang akan masuk ke dalam DPT untuk PSU akan turun atau akan berkurang secara drastis,” tuturnya.
Pengulangan tersebut akan berpengaruh pada hasil pemilu yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia dikarenakan ketidaksesuaian yang terjadi pada pemilihan sebelumnya.