Purna Warta – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Muhyiddin Junaidi mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri seharusnya meminta klarifikasi lengkap Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lapel terkait kehadirannya dalam pembukaan museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara.
“Kemenlu seyogyanya memanggil dubes Jerman untuk Indonesia guna mendapatkan klarifikasi lengkap sehubungan kehadirannya pada pembukaan Museum tersebut,” kata Muhyiddin, Rabu (2/2).
Ina Lapel menghadiri peresmian Museum Holocaust itu pada 27 Januari 2022 lalu. Lapel menegaskan bahwa Jerman akan selalu mendukung peringatan terhadap kejadian yang dapat menjadi pelajaran universal tersebut.
Muhyiddin menegaskan pihaknya menolak pembangunan museum tersebut. Ia meminta agar Indonesia dan masyarakat dunia turut mewaspadai manuver dan proxy Israel dengan memanfaatkan kondisi nasional yang tak stabil.
“Kita juga mengecek aliran dana pembangunan museum tersebut” ujar Muhyiddin.
Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia sedang mengalami keterpurukan setelah dihajar pandemi Covid-19. Kondisi itu, kata Muhyidin, membuka peluang upaya normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.
“Alasan mereka adalah sangat klasik yaitu Indonesia bisa berperan lebih besar dan aktif membantu penyelesaian konflik Arab-Israel. Itu semua adalah Batman trap saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhyiddin mengklaim pembangunan Museum Holocaust di Sulut telah melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Terlebih, saat ini pemerintah Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengambil tindakan tegas dan menghancurkan bangunan museum tersebut. Ia mengklaim pembangunan museum itu provokatif, tendensius, dan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.
“Pembangunan museum itu tak ada urgensinya sama sekali di bumi Indonesia,” katanya.