Jakarta, Purnawarta – Pemilu 2024 sudah semakin dekat, Presiden Joko Widodo memperingati agar tak ada lagi politik identitas dan politisasi agama dalam ajang tersebut.
Kantor Staf Presiden (KSP) dalam hal ini menjelaskan maksud yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, maksud tersebut mengarah pada situasi kontestasi politik yang cenderung menimbulkan perpecahan di tubuh bangsa Indonesia, dan hal itulah yang harus dihindari.
“Kompetisi politik tidak seharusnya menghalalkan segala cara yang destruktif,” kata Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (16/8/2022).
Juri mengatakan politik identitas dan politisasi agama merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama, terutama menjelang momentum politik. Hal itu juga dinilai bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horizontal berkepanjangan.
“Politik identitas dan agama yang dipolitisir, adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat,” ujar Juri.
Juri menyebut politik yang dibungkus agama selalu menjadi komoditas favorit menjelang pemilu seperti saat ini. Agama disebut dijadikan justifikasi untuk meraih tujuan politik dengan menjajakan politik identitas.
“Kepada siapa pesan itu diberikan? Kepada semua pihak, baik para elite politik maupun masyarakat umum. Keterbelahan politik di masyarakat adalah akibat dari perilaku politik para elit dalam berbagai level yang tidak sadar betapa berbahayanya politisasi agama dan politik identitas,” imbuh Juri.
Sebelumnya, Jokowi mengingatkan agar tak ada lagi politik identitas dan agama pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2022 di gedung MPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (16/8).
“Adapun tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama,” tegas Jokowi
Selain itu, Jokowi mengingatkan agar tak ada lagi polarisasi sosial dalam kontestasi politik. “Jangan ada lagi polarisasi sosial,” sambung Jokowi.
Dalam hal ini, Jokowi mengajak semua lembaga negara untuk turut serta menjaga demokrasi yang aman dan menjaga ideologi bangsa yaitu Pancasila.