Jakarta, Purnawarta – Pembangunan IKN Nusantara akan berlanjut hingga tahun 2045 sesuai keputusan pemerintah. Artinya, setelah Presiden Joko Widodo selesai bertugas sebagai Presiden pun, pembangunan tersebut harus tetap berjalan.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo menyebut pihaknya sudah menyiapkan peta jangka panjang untuk mendukung hal ini.
Sumedi mengatakan, jangan sampai pembangunan Indonesia berhenti di 2024. Apalagi IKN ditargetkan menjadi salah satu pendukung mencapai Indonesia emas di 2045.
“Pembangunan IKN sampai 2024 itu adalah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tahapannya IKN sampai 245, untuk mencapai Indonesia emas. Jangan sampai terjebak sampai 2024, tapi sampai 2045,” ungkapnya dalam Media Gathering di MyTen Coffee & Eatery Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Ada beberapa tahapan yang sudah disiapkan untuk membangun IKN hingga 2045. Tahap 1 pada 2022-2024, fokus pembangunan antara lain pembangunan KIPP, pembangunan transportasi, penyediaan air minum, drainase, kelistrikan, perumahan, pemindahan ASN, TNI, dan Polri.
Tahap kedua pada 2024-2029 fokus pada perluasan infrastruktur mobilitas, seperti bandara, tol dan lainnya. Pengembangan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas juga menjadi fokus di tahun ini. Tahun ini juga masih dilaksanakan pemindahan ASN, TNI dan Polri.
Tahap ketiga, pada 2030-2034 pemerintah siap membangun sistem transit dan angkutan umum berbasis jalan dan rel. Pemindahan ASN juga ditargetkan selesai pada tahapan ini, sementara pemindahan TNI Polri masih berlangsung. Lalu dilakukan peningkatan investasi, dan penguatan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu.
“Pengembangan kawasan IKN ada 6 klaster ekonomi, industri teknologi bersih, farmasi, pertanian berkelanjutan, ekonomi wisata, energi rendah karbon, dan produk kimia dan bahan kimia. Lalu klaster pendukung smart city dan pendidikan abad 21,” jelasnya.
Tahap keempat yaitu 2035-2039 mulai disiapkan KA Trans Kalimantan dan KA perkotaan. Pemerintah masih menyiapkan pemindahan TNI Polri pada tahapan ini.
Sementara untuk 5 tahun tahap terakhir, yaitu 2040-2045, fasilitas infrastruktur dan transportasi harus sudah mencapai tahap terakhir, selain itu pemindahan TNI Polri juga harus bisa selesai.