Jakarta, Purnawarta – Murad Ismail yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Maluku telah dicopot dari jabatan Ketua DPD PDIP Maluku oleh pihak partai PDI Perjuangan (PDIP). Pembebas tugasan tersebut juga ditegaskan oleh Wasekjen PDIP Bidang Kerakyatan Sadarestuwati.
“Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan,” ujar Sadarestuwati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan Sri Rahayu juga sangat menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga, khususnya isterinya sendiri, daripada kepentingan rakyat.
“Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. PDI Perjuangan memiliki aturan partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai, namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional di hadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah,” ujar Sri Rahayu.
Atas sikap Murad Ismail yang emosional tersebut, maka ketika DPP PDIP memberikan laporan kepada Ketum Megawati Soekarnoputri. Arahan Megawati sangat tegas bahwa seluruh kader PDIP wajib menjaga disiplin partai dan juga mematuhi peraturan partai.
Apa yang terjadi di Maluku menurut PDIP menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader PDIP agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalan membela rakyat kecil.
“Partai dibangun atas keteguhan dalam ideologi dan disiplin kader. Atas dasar hal tersebut, maka partai mengambil keputusan membebas tugaskan Sdr. Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, dan menetapkan Sdr Benhur Watubun sebagai Ketua DPD dan Mercy Barends sebagai Sekretaris DPD Partai,” kata Sri Rahayu.
Itulah sikap tegas partai PDIP terhadap para kadernya yang berlaku tidak baik. Ini juga menjadi pelajaran bagi siapa saja kader PDIP yang hendak melakukan sikap tidak terpuji maka harus siap-siap konsekuensinya dapat berupa pencopotan dari keanggotaan.